SWARAREPUBLIKA.com, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) meraih penghargaan TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Penghargaan tersebut menjadi bagian dari apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di tengah kondisi wilayah Kukar yang luas serta memiliki karakter geografis yang beragam.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan sekaligus memperkuat berbagai langkah pengendalian inflasi yang telah dilakukan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya dilihat dari capaian angka, tetapi juga dari kondisi yang dirasakan masyarakat. Ketersediaan bahan pokok, keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi menjadi bagian yang harus terus diperhatikan.
“Pak Aulia dan saya memiliki komitmen yang sama. Yang paling penting bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Pasokan tersedia, distribusi berjalan baik, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” jelas Rendi.
Ia menyebut kondisi geografis Kukar menjadi salah satu tantangan dalam menjaga stabilitas harga. Luas wilayah dan perbedaan karakteristik antarkecamatan membuat kebijakan pengendalian inflasi harus disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah.
Karena itu, menurut Rendi, upaya menjaga inflasi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan rantai pasok, mulai dari produksi, ketersediaan komoditas hingga distribusi kepada masyarakat. “Kukar memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakter setiap kecamatan yang berbeda. Karena itu, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berbicara angka. Produksi harus diperkuat, pasokan harus tersedia, distribusi harus lancar, dan manfaatnya harus dirasakan masyarakat,” urainya.
Rendi menegaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Mulai dari pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani hingga masyarakat memiliki peran dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, TPID, perangkat daerah, pelaku usaha, distributor, petani, dan masyarakat. Semua pihak ikut menjaga stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok di Kutai Kartanegara,” katanya.
Ia berharap capaian tersebut tidak berhenti sebagai penghargaan, tetapi menjadi pemacu bagi Pemkab Kukar untuk terus memperkuat kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. “Penghargaan ini kami persembahkan untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Ini bukan garis akhir, tetapi menjadi pemacu bagi kami untuk bekerja lebih keras agar stabilitas harga dan perekonomian daerah tetap terjaga,” jelasnya.
TPID Award 2026 diserahkan dalam Rakornas Pengendalian Inflasi dan P2DD 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026.
Kukar menjadi salah satu dari lima daerah yang menerima TPID Award 2026 kategori Kabupaten/Kota Berprestasi. Penghargaan kategori yang sama juga diberikan kepada Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.
Rakornas tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga lainnya. Rangkaian FEKDI x IFSE 2026 berlangsung pada 24–26 September 2026 di JICC Jakarta dengan agenda yang mencakup pengendalian inflasi, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, transformasi digital nasional, serta pemberian sejumlah penghargaan di bidang pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.
Melalui penghargaan tersebut, Pemkab Kukar diharapkan terus menjaga kesinambungan pengendalian inflasi dengan memperkuat produksi daerah, memastikan ketersediaan pasokan, serta menjaga distribusi agar kebutuhan pokok tetap dapat dijangkau masyarakat.
(ADV/Diskominfo Kukar)