SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Permasalahan banjir di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan serius Pemerintah Kota. Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk penanganan banjir masih sangat besar dan belum sebanding dengan alokasi yang tersedia saat ini.
Dalam keterangannya, Rahmad menyampaikan bahwa upaya pengendalian banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan langkah komprehensif dan dukungan anggaran yang memadai agar persoalan yang kerap terjadi saat musim hujan tersebut dapat ditangani secara lebih efektif.
Ia mengaku mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memasukkan program penyediaan air baku ke dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Namun demikian, menurutnya, perhatian terhadap program pengendalian banjir juga perlu diperkuat karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Program air baku tentu kami sambut baik, tetapi kami juga berharap pengendalian banjir di Balikpapan bisa mendapatkan porsi yang lebih besar. Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga menyangkut aktivitas ekonomi dan kenyamanan warga,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, kebutuhan anggaran untuk menangani banjir secara menyeluruh di Balikpapan diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun. Angka tersebut mencerminkan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan, mulai dari pembangunan infrastruktur drainase hingga normalisasi daerah aliran air.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dana yang tersedia masih jauh dari cukup. Rahmad mengungkapkan, anggaran yang sudah dialokasikan baru berada di kisaran Rp130 miliar atau bahkan belum mencapai 10 persen dari total kebutuhan yang diperkirakan.
“Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi kami. Dengan keterbatasan anggaran, progres penanganan banjir tidak bisa berjalan maksimal seperti yang diharapkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rahmad mengingatkan bahwa banjir merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Bahkan, negara maju sekalipun masih menghadapi persoalan serupa saat curah hujan tinggi. Oleh karena itu, fokus utama pemerintah adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
“Banjir itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Negara seperti Jepang dan Amerika Serikat saja masih mengalaminya. Yang penting adalah bagaimana kita meminimalkan dampaknya sehingga kehidupan warga tetap berjalan normal,” katanya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga DPRD, khususnya perwakilan daerah pemilihan Balikpapan, dinilai menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program pengendalian banjir.
Rahmad berharap momentum perencanaan pembangunan saat ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perbaikan infrastruktur dan sistem pengendalian banjir di Balikpapan. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak akan sangat menentukan keberhasilan upaya tersebut.
“Ini adalah kesempatan penting bagi Balikpapan untuk berbenah. Kami berharap seluruh pihak bisa bersama-sama mengawal program ini agar benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
(ADV J/Diskominfo kota Balikpapan)