SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tidak akan berdampak negatif pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, langkah ini bukan pemangkasan dana, melainkan strategi untuk memastikan anggaran digunakan secara lebih optimal dan tepat sasaran.
"Efisiensi ini bukan sesuatu yang negatif, melainkan penyesuaian agar anggaran tidak digunakan untuk hal yang kurang bermanfaat. Presiden sudah menjelaskan hal ini, jadi masyarakat, termasuk mahasiswa, tidak perlu khawatir berlebihan. Tidak ada pemotongan hak, baik itu tunjangan kinerja, bantuan penelitian, maupun pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai," ujar Bagus pada Selasa, 25 Februari 2025.
Ia menegaskan bahwa berbagai program sosial yang telah berjalan tetap akan berlangsung tanpa hambatan. Program seperti BPJS gratis, bantuan seragam sekolah, serta program lainnya akan tetap diberikan kepada masyarakat.
"Program pendidikan dan kesehatan tetap berlanjut tanpa perubahan. Kami berkomitmen agar kebijakan ini tidak mengganggu pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat," tambahnya.
Bagus menjelaskan bahwa efisiensi anggaran lebih diarahkan pada pengurangan kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, serta studi banding yang dianggap tidak mendesak.
"Kegiatan seperti SPPD, seminar, dan studi banding akan dikurangi. Evaluasi dilakukan agar anggaran lebih difokuskan pada kebutuhan utama masyarakat," jelasnya.
Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Balikpapan tengah melakukan perhitungan terhadap pos anggaran yang akan terdampak. "Kami masih menunggu arahan dari Kemendagri. Begitu petunjuk teknis turun, kami segera menindaklanjutinya," tutur Bagus.
Menanggapi pertanyaan mengenai realisasi janji politik yang belum sepenuhnya terpenuhi, Bagus menegaskan bahwa pemerintah tetap berupaya menjalankan program sesuai komitmen, meskipun tidak terpaku pada target 100 hari kerja.
"Kami terus bergerak. Setelah Pak Rahmad Mas'ud kembali, kami akan menggelar coffee morning bersama seluruh OPD untuk menyelaraskan langkah. Program yang tertunda akan kami percepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat," pungkasnya.
Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui sistem digitalisasi, sehingga distribusi anggaran lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
(ADV/Diskominfo/J)