"Ada Apa dengan Walikota Balikpapan"

 

Menyusul viralnya Video yang sudah beredar diduga walikota Balikpapan sedang mengacungkan jari sebagai simbol Kotak / Kolom Kosong dalam kegiatan pada rangkaian Pilkada Balikpapan 2020 adalah suatu tindakan yang telah melanggar aturan Netralitas Kepala Daerah.

Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda ditegaskan bahwa : Pasal 76 ayat 1. Bunyinya, *Kepala daerah* dan wakil kepala daerah dilarang *membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan* pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau *kelompok politiknya* yang *bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Pasal 78 ayat 2.

Pasal ini menyebutkan bahwa *kepala daerah* dan wakil kepala daerah *dapat diberhentikan*. Salah satunya pada huruf e yang berbunyi jika melanggar larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat 1, kecuali huruf c, huruf i dan huruf j.

Saat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut jelas Walikota Balikpapan tidak dalam keadaan cuti. Sehingga tindakan tersebut berpotensi memecah belah persatuan masyarakat Kota Balikpapan yang saat ini sedang tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang diikuti oleh Pasangan Calon Tunggal.

Selain itu, Undang–Undang pemilihan kepala daerah UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 3 yang mengatakan *‘’dilarang menggunakan kewenangan*, program dan kegiatan yang menguntungkan atau *merugikan salah satu pasangan calon* baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih ‘’.

Agus Amri selaku Kuasa Hukum Pasangan Calon Kepala Daerah Rahmad -Thohari azis akan melaporkan kepada Mendagri agar segera diambil langkah tegas untuk dan menjatuhkan sanksi tegas atas pelanggaran aturan netralitas tersebut.