Balikpapan Jadi Pusat Desk Investasi Kalimantan, Realisasi Modal Jadi Fokus

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Posisi Balikpapan sebagai salah satu daerah dengan aktivitas investasi terbesar di Kalimantan Timur mengantarkan kota ini dipercaya menjadi pusat Desk Investasi untuk wilayah Pulau Kalimantan. Melalui fasilitas tersebut, pemerintah ingin memastikan berbagai rencana penanaman modal tidak berhenti pada komitmen, tetapi benar-benar terealisasi.

Penetapan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Aula Balai Kota Balikpapan, Selasa (17/11/2026). Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Edy Junaidi Harahap menjelaskan, keberadaan Desk Investasi diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara nilai komitmen yang disampaikan investor dengan realisasi penanaman modal di lapangan.

Sebab, tidak seluruh rencana investasi yang telah disampaikan pelaku usaha dapat langsung diwujudkan. Sejumlah persoalan teknis maupun hambatan lainnya kerap membutuhkan pendampingan dan koordinasi lintas instansi agar dapat segera ditangani. "Antara nilai komitmen dan realisasi ini terkadang ada gap yang sangat besar. Itulah pentingnya keberadaan Desk Investasi ini," kata Edy.

Dia menyebutkan, Balikpapan menjadi lokasi kelima pengembangan layanan serupa setelah sebelumnya dibentuk di Batam, Medan, Semarang, dan Makassar. Pemilihan Balikpapan didasarkan pada besarnya kontribusi investasi Kalimantan Timur terhadap kawasan Kalimantan. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM,

sekitar 46 persen realisasi investasi di Pulau Kalimantan berasal dari Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen terkonsentrasi di Balikpapan. "Balikpapan merupakan representasi kota bisnis ataupun daerah yang ramai investasi di kawasan Kalimantan. Itu sebabnya Balikpapan kita tetapkan sebagai tempat Desk Investasi untuk wilayah Kalimantan," ujarnya.

Lebih jauh, Edy mengatakan fungsi Desk Investasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan nilai penanaman modal. Keberadaannya juga diharapkan membantu mengarahkan investasi agar sesuai dengan potensi dan kebutuhan ekonomi setiap daerah. Dia mencontohkan, Balikpapan memiliki kekuatan pada sektor jasa dan perdagangan, sedangkan sejumlah wilayah lain masih mengandalkan sektor primer, termasuk pertambangan. Perbedaan karakteristik tersebut perlu diperhatikan agar pertumbuhan antarsektor berjalan seimbang.

Menurutnya, daerah perlu menyiapkan sektor pendukung sebelum sumber daya pada sektor primer mengalami penurunan. Dengan demikian, jasa, perdagangan, dan sektor lainnya dapat mengambil peran dalam menjaga keberlanjutan ekonomi. "Jangan sampai sektor primernya sudah habis, tetapi sektor jasa dan perdagangannya belum siap menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Sementara itu, Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, yang membacakan sambutan Wali Kota Balikpapan menyampaikan, penunjukan tersebut menjadi bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap peran Balikpapan dalam perekonomian kawasan Kalimantan. Hal itu juga didukung capaian investasi daerah.

Sepanjang 2025, realisasi investasi Balikpapan tercatat mencapai Rp27,25 triliun. Nilai tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp23,78 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp3,47 triliun. Tren tersebut berlanjut pada 2026. Hingga triwulan III, realisasi investasi telah mencapai Rp15,56 triliun atau 75,32 persen dari target tahunan sebesar Rp20,68 triliun.

"Realisasi ini kembali mengukuhkan posisi Balikpapan sebagai daerah dengan perolehan nilai investasi tertinggi di Kalimantan Timur, serta masuk dalam jajaran kota dengan realisasi investasi terbesar di luar Pulau Jawa," ujar Sudirman saat membacakan sambutan wali kota. Pertumbuhan aktivitas usaha juga terlihat dari penerbitan 3.443 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru hingga triwulan III 2026. Untuk menjaga tren tersebut,

Pemkot Balikpapan terus mendorong perbaikan pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Langkah yang dilakukan meliputi penyederhanaan prosedur, pendampingan legalitas usaha, hingga penguatan kepastian hukum dan stabilitas keamanan bagi pelaku usaha.

Di sisi pengembangan kawasan, pemerintah kota juga menyiapkan peluang investasi melalui pengembangan kawasan industri di Kariangau dan Balikpapan Utara. Penguatan infrastruktur, dukungan logistik, serta konektivitas wilayah menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Balikpapan sebagai superhub industri dan jasa penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan beroperasinya Desk Investasi, Pemkot Balikpapan berharap koordinasi bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin mudah, terutama ketika investor menghadapi persoalan perizinan maupun kendala teknis di lapangan. "Kami berkomitmen penuh memastikan setiap hambatan perizinan dan kendala teknis pelaku usaha di lapangan dapat diselesaikan secara cepat, terukur, dan transparan," tegas Sudirman.

Keberadaan pusat layanan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan angka investasi, tetapi juga mendorong masuknya kegiatan usaha baru, membuka kesempatan kerja, serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah di Kalimantan.

(ADV/R)