BANANTARA Dorong Digitalisasi Pajak dan PAD Balikpapan

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan memperkenalkan BANANTARA (Balikpapan Akselerasikan Penerimaan, Integrasi, dan Optimalisasi Pendapatan Daerah), sebuah inovasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mengintegrasikan pembayaran digital dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Inovasi ini ditujukan untuk mempermudah pelayanan publik, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangannya melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri sistem pembayaran, dan pelaku usaha.

Balikpapan memiliki potensi ekonomi yang besar dari berbagai kegiatan atau event, mulai dari konser musik, festival kuliner, hingga kegiatan olahraga dan pariwisata. Selain menggerakkan sektor UMKM, industri kreatif, transportasi, dan jasa pendukung, kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan penerimaan daerah melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan, makanan dan/atau minuman, serta retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pengelolaan penerimaan dari kegiatan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan.

Pengawasan transaksi dan pemungutan pajak selama ini masih banyak mengandalkan pemantauan manual oleh petugas Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan. Kondisi itu menyulitkan pengawasan kesesuaian antara jumlah transaksi, omzet yang dilaporkan, dan kewajiban pajak yang disetorkan.

Banyaknya pelaku usaha, tingginya transaksi dalam waktu singkat, penggunaan uang tunai, serta belum terintegrasinya data penjualan tiket, makanan dan minuman, hingga parkir turut menjadi kendala. Akibatnya, terdapat risiko transaksi tidak tercatat, pelaporan omzet yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya (underreporting), hingga potensi kebocoran penerimaan daerah.

Melalui BANANTARA, Pemkot Balikpapan berupaya memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Salah satu langkah yang diterapkan adalah pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Melalui mekanisme tersebut, pembayaran dapat langsung dibagi antara hak pelaku usaha atau penyelenggara kegiatan dengan kewajiban pajak maupun retribusi daerah secara otomatis, sesuai ketentuan dan mekanisme yang disepakati.

Dengan sistem ini, pelaku usaha tidak perlu lagi menghitung dan memisahkan kewajiban pajak secara manual. Sementara itu, pemerintah daerah mendapatkan dukungan data transaksi yang lebih akurat untuk memperkuat pengawasan penerimaan. Masyarakat juga dapat menikmati proses pembayaran yang lebih praktis dan transparan.

Wali Kota Balikpapan menegaskan, BANANTARA merupakan langkah strategis untuk membangun kepatuhan pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. "Melalui BANANTARA, kami ingin menghadirkan sistem yang memudahkan masyarakat bertransaksi dan pelaku usaha memenuhi kewajiban pajak maupun retribusi.

Kami meyakini bahwa kepatuhan tidak hanya dibangun melalui pengawasan, tetapi juga melalui inovasi layanan yang sederhana, transparan, dan memberikan manfaat nyata. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat terus tumbuh, sementara penerimaan daerah semakin optimal untuk mendukung pembangunan Kota Balikpapan," ujarnya.

Musik Sunset Jadi Percontohan Sebagai tahap awal,

BANANTARA akan diuji coba melalui kegiatan Musik Sunset yang dijadwalkan berlangsung pada 22 November 2026. Kegiatan ini menjadi proyek percontohan (pilot project) penerapan mekanisme pembagian pembayaran (split payment) dalam penyelenggaraan acara. Uji coba tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan tiga komponen penerimaan daerah. Pertama, retribusi parkir melalui digitalisasi pembayaran dan pencatatan penerimaan.

Kedua, penjualan tiket kegiatan yang diintegrasikan dengan pemenuhan kewajiban PBJT atas jasa kesenian dan hiburan. Ketiga, penjualan makanan dan minuman melalui pembayaran QRIS yang terhubung dengan pemenuhan kewajiban PBJT makanan dan/atau minuman. Pelaksanaan uji coba ini sekaligus menjadi sarana untuk mengevaluasi kesiapan teknologi, proses bisnis, serta dukungan regulasi sebelum penerapannya diperluas secara bertahap ke sektor usaha lainnya.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan turut mendukung penguatan TP2DD sebagai forum kolaborasi strategis dalam mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Pengembangan BANANTARA menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berfokus pada perluasan penggunaan pembayaran nontunai, tetapi juga pada pembenahan proses bisnis yang memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.

Ke depan, BANANTARA diharapkan menjadi salah satu inovasi unggulan TP2DD Kota Balikpapan yang dapat diterapkan pada berbagai sektor penerimaan daerah lainnya.

(*/ADV/Diskominfo Balikpapan)