SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan sedang mempersiapkan tahapan akhir untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam Pilkada 2024. Proses ini menunggu kejelasan dari KPU RI terkait terbitnya Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang menjadi acuan utama dalam menangani sengketa hasil pemilihan.

Ketua KPU Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono, menjelaskan bahwa pihaknya masih menanti surat resmi dari KPU RI yang akan menentukan status hukum hasil Pilkada. Surat tersebut akan memastikan apakah ada sengketa hasil Pilkada yang terdaftar di MK. "Kami menunggu surat dari KPU RI yang dijadwalkan terbit hari ini.

Jika hasil Pilkada Balikpapan tidak masuk dalam sengketa MK, kami dapat segera menetapkan pasangan calon terpilih," ungkap Yudho saat ditemui, Senin (6/1/2024).

Apabila tidak ada sengketa, rapat pleno terbuka akan digelar dalam waktu tiga hari setelah surat diterima. Penetapan ini menjadi langkah penting agar pasangan calon dapat dilantik sesuai jadwal yang telah ditetapkan. "Kami memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu dan sesuai aturan," tambahnya.

Namun, Yudho juga mengingatkan bahwa KPU Balikpapan turut memantau potensi sengketa yang mungkin melibatkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kota ini dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub). Dari total 996 TPS di Balikpapan, setiap TPS akan diperiksa untuk memastikan tidak menjadi bagian dari sengketa Pilgub.

"Kami harus memastikan tidak ada TPS yang terlibat dalam proses hukum, sehingga integritas hasil Pilkada tetap terjaga," lanjut Yudho. Selain itu, KPU Balikpapan terus berkoordinasi dengan KPU RI dan berbagai pihak terkait guna menjaga kelancaran tahapan Pilkada.

Kejelasan status hukum ini menjadi kunci untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar. Dengan komitmen terhadap integritas dan transparansi, KPU Balikpapan bertekad melaksanakan setiap tahapan Pilkada 2024 dengan profesionalisme tinggi, memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat.

(ADV/J)