SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SMA, SMK, dan sederajat tahun ajaran 2024-2025 kembali menjadi sorotan DPRD Provinsi Kaltim. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, yang populer disapa Hamas, menyoroti fenomena peserta didik yang mengincar sekolah favorit, sehingga sekolah tersebut menjadi rebutan setiap tahunnya.
"Masalahnya, semua peserta didik inginnya masuk sekolah favorit," ujar Hasanuddin melalui sambungan telepon pada Sabtu (22/6/2024).
Ketimpangan ini menjadi salah satu masalah yang terjadi setiap tahunnya dalam proses PPDB. Di Balikpapan, misalnya, yang menjadi Daerah Pemilihan (Dapil) Hasanuddin Mas'ud, terdapat sembilan SMA dan tujuh SMK berbasis negeri. Untuk mengurangi polemik tersebut, Hasanuddin Mas'ud memandang perlu adanya pemerataan kualitas pendidikan untuk mengakhiri kesenjangan.
Dia mengaku mendengar berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan kepada para anggota DPRD Kaltim dari berbagai Dapil. Hasanuddin menyarankan pengalihan anggaran pendidikan dari sekolah favorit ke sekolah non-favorit.
"Kurangi saja anggaran pendidikan dari Provinsi Kaltim untuk sekolah favorit. Dialihkan untuk sekolah non-favorit, supaya seimbang. Grade sekolah non-favorit juga meningkat. Jadi pendaftar tidak hanya terkonsentrasi di sekolah favorit saja," jelasnya.
Menurut Hasanuddin, upaya ini penting dilakukan agar semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan berkualitas. Dengan begitu, sekolah favorit juga tidak akan terlalu mengandalkan statusnya. "Kami perlu memastikan bahwa semua sekolah memiliki fasilitas dan kualitas pengajaran yang baik.
Jadi, tidak harus bergantung pada sekolah favorit saja untuk mendapatkan pendidikan yang layak," lanjutnya. Langkah-langkah yang diusulkan termasuk peningkatan fasilitas belajar, pelatihan guru, dan program-program pendidikan yang inovatif. Dengan fokus anggaran yang lebih besar untuk sekolah non-favorit, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih merata dan adil bagi semua anak didik.
Hasanuddin menegaskan bahwa anggaran pendidikan yang dimaksud tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga untuk sekolah swasta. "Sekolah swasta juga dibantu program anggaran, agar dapat membantu pemerintah (memenuhi daya tampung) saat PPDB. Karena tugas pemerintah provinsi itu mengayomi pendidikan setingkat SMA atau SMK dan sederajat baik negeri maupun swasta," pungkasnya.
Dengan adanya pemerataan anggaran ini, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Provinsi Kaltim.