SWARAREPUBLIKA.com, PPU - Dalam Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bakal bekerja ekstra selama dibulan Maret 2023. Legislatif dan eksekutif wajib mendukung sepenuhnya percepatan pembangunan IKN Nusantara sesuai tema yang digaungkan dalam momentum HUT ke 21 PPU. Yakni, menjadikan PPU sebagai serambi IKN.
Sehingga pada bulan Maret ini ada banyak agenda yang memerlukan kehadiran legislatif di tengah masyarakat. Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor memastikan seluruh anggota legislatif PPU dapat mengikuti serangkaian agenda penting bulan Maret ini seperti yang sudah dibahas di Rapat Badan Musyawarah (Banmus).
"Di bulan Maret ini ada agenda penting. Saya minta schedule teman-teman (anggota Dewan) untuk ditunda. Ini terkait HUT (Hari Ulang Tahun) PPU,” ujar Syahrudin kepada awak media ini di ruang kerjanya. Rabu (8/3/2023) "Pemkab.
PPU akan merayakan Hari Jadi ke 21, yang dilaksanakan tanggal 11 Maret 2023" sambungnya. Syahrudin menjelaskan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab PPU Tahun Anggaran 2022. "LKPJ, triwulan pertama itu sebaiknya segera dilakukan,” imbuhnya.
"Karena LKPJ tersebut mencakup semua laporan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun masa anggaran," ujarnya. Dari Masing-masing komisi juga sudah punya program dan kegiatan bulan Maret. Seperti Komisi I untuk menyelesaikan masalah percepatan pemekaran wilayah.
Sementara Komisi II, untuk fokus pada persoalan toko modern dan upaya antisipasi menjamurnya toko modern di PPU. “Sebenarnya ada regulasinya, tapi implementasinya kelihatannya kurang.
Nah, sebenarnya saat ini lebih efektif mengatur itu karena sudah ada regulasinya,” ungkapnya "Dalam Rapat Banmus telah berkoordinasi dengan rekan-rekannya di Komisi III untuk membahas keluhan masyarakat, terkait lonjakan tarif PDAM," sambungnya.
Politisi dari Partai Demokrat, telah meminta untuk menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait, guna menemukan solusi soal lonjakan tarif air bersih daerah.
“Kami akan menggelar RDP Silakan nantinya dan teman-teman dari jurnalis dipersilakan untuk ikut dan mendengarkan hasil dari Rapat tersebut," pungkasnya. (ADV)