NOOR THOHA : PROTOKOL COVID-19 TETAP DI JALANKAN SELAMA TAHAPAN PILKADA

SWARAREPUBLIKA,Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dikota Balikpapan yang sudah ditetapkan dan akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang meski ditengah pandemi covid-19 yang masih menyelimuti kota Balikpapan Untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan perlu melakukan persiapan-persiapan dalam menerapkan protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada mendatang salah satunya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD).

Hal inilah yang membuat KPU Kota Balikpapan mengajukan penambahan anggaran kepada KPU-RI untuk pembelian APD tersebut.

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha menjelaskan saat diruang kerjanya, Pelaksanaan pilkada ditengah pandemi menjadi tantangan tersendiri, pasalnya KPU berupaya agar pilkada nanti bebas dari penyebaran covid-19, untuk itu kami mengajukan anggaran tambahan sebesar 13,5 milyar untuk pengadaan APD,Sabtu (23/8/2020).

"Kami sudah mengajukan anggaran tambahan kepada KPU-Pusat sebesar 13,5 milyar dimana dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pengadaan APD, namu hingga saat ini dari jumlah anggaran yang kami ajukan, baru menerima sebesar 1,7 miliar dan anggaran tersebut hanya cukup digunakan untuk pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP),"jelas Thoha.

Pengajuan anggaran sebesar 13,5 miliar mengacu pada harga APD di E-Catalog, dimana saat itu harga APD memang mahal.

"Jumlah 13,5 miliar dihitung dari harga APD waktu itu, memang saat itu mahal sehingga ketemulah angka 13,5 miliar,"ungkapnya Saat ini KPU Balikpapan tidak memiliki calon perseorangan, sehingga tidak melakukan tahapan verifikasi, jadi kebutuhan anggaran tidak sebesar 13,5 miliar lagi.

"Yang pastinya, berapapun jumlah anggaran yang turun, jumlah itulah yang harus dimanfaatkan KPU untuk pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid-19"tutur ketua KPU Balikpapan.

Thoha menambahkan, saat ini kebutuhan tambahan anggaran tidak lagi sebesar 13,5 miliar, mengingat item yang termahal nantinya hanya kebutuhan Rapid Test, nantinya akan dihitung ulang terkait kebutuhan anggaran APD, kemungkinan hanya membutuhkan 7 miliar.

"Komponen yang termahal Rapid Test, sehingga kebutuhan KPU tidak lagi sebesar 13.5 miliar, kemungkinan untuk kebutuhannya sekitar 7 miliar sampai tahapan pencoblosan,"pungkas thoha.

Penulis: Roni