BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian kegiatan bersama Media Briefing Kalimantan Timur, Balikpapan dalam Launcing "Desa Anti Korupsi" Tahun 2023 di Hotel Platinum Balikpapan.Senin, (27/11/2023)

Kegiatan Media Briefing ini menghadirkan Narasumber KPK diantaranya Deputi Bidang Pendidikan dan peran serta masyarakat KPK Wawan Wardiana, Direktur pembinaan peran serta masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, dan juru Bicara KPK Ipi Maryati Kudung.

Desa Tengin Baru, Sepaku penajam Paser Utara Mendapat predikat sebagai desa anti korupsi di tahun 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Predikat Desa Anti Korupsi ini akan dilaunching kan pada Selasa, 28 September 2023. Direktur pembinaan peran serta masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi memaparkan sejumlah program dalam hal pemberantasan Korupsi.

KPK melakukan pemberantasan Korupsi mengunakan 3 trisula atau strategi diantaranya pendidikan, pencegahan dan penegakan hukum. Namun 3 strategi ini tidak akan efektif jika tidak melibatkan peran serta masyarakat, karena pada dasarnya korupsi itu adalah pilihan "hari ini kita tidak korupsi tapi besok atau lusa dan seterusnya kita tidak tahu," jelas Kumbul Kusdwijanto Sudjadi Direktur pembinaan peran serta masyarakat. Menurutnya,

Teori Korupsi ini di ibaratkan puncak gunung es semakin kebawah semakin besar bongkahan gunung es tersebut artinya semakin besar tingkat kejahatan korupsi itu dilakukan, " Apa yang sudah dilakukan KPK dalam melakukan penangkapan ada sekitar 1648 pelaku sejak KPK berdiri sampai Ditahun 2023 ini," tegas Kumbul. Kemudian untuk menghancurkan bongkahan gunung es tersebut KPK menggunakan strategi pencegahan dan pendidikan salah satu dengan melakukan program Desa Anti Korupsi.

Untuk menjadikan desa anti korupsi sangat dibutuhkan Peran serta dimasyarakat dalam hal ini KPK Hanya mendorong dan masyarakat lah yang bekerja. Program desa anti korupsi merupakan program unggulan yang dimiliki KPK dimana desa merupakan sistem terkecil yang ada di pemerintah harapannya jika masing masing desa sudah anti korupsi diharapkan untuk tingkat kecamatan akan ikut serta sampai kabupaten kota dan seterusnya.

Dari tahun 2015 sampai dengan 2022 terdapat 851 kasus dan 973 pelaku yang melibatkan kepala desa dan perangkatnya . Sementara anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah dari satu sisi melalui APBN sejak 2015 sampai dengan 2023 Rp 538 triliun tentunya dengan anggaran yang Sebesar itu masyarakatnya sejahtera akan tetapi faktanya korupsinya cukup tinggi, paparnya.

Dengan program desa anti korupsi yang digagas KPK ini dapat memberikan perhatian kepada masyarakat agar bisa bekerjasama dalam menuntaskan kejahatan korupsi ini karena tanpa masyarakat KPK tidak bisa bekerja sendiri pungkasnya.