SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Upaya memperkuat kualitas demokrasi terus didorong melalui peningkatan pemahaman politik di tengah masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menegaskan pentingnya literasi politik sebagai landasan utama agar masyarakat mampu berperan aktif dan cerdas dalam kehidupan demokrasi.
Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah yang berlangsung di kawasan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan, Sabtu (11/4/2026).
Kegiatan bertema literasi politik itu dihadiri warga lintas RT, tokoh masyarakat, hingga perwakilan instansi pemerintah yang tampak antusias mengikuti jalannya acara. Dalam pemaparannya, Sigit menekankan bahwa demokrasi tidak hanya identik dengan pesta pemilu, melainkan juga tercermin dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan masyarakat.
Ia mencontohkan, proses musyawarah di tingkat RT menjadi bentuk nyata praktik demokrasi yang sederhana namun bermakna. “Demokrasi itu tidak jauh dari kehidupan kita. Dari forum kecil seperti musyawarah warga, kita belajar menyampaikan pendapat, mencari solusi bersama, dan memperjuangkan kepentingan bersama,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemahaman politik yang baik akan mencegah masyarakat bersikap pasif atau sekadar menjadi pemilih tanpa pertimbangan. Menurutnya, mengenali rekam jejak dan kapasitas calon pemimpin menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. “Jangan sampai kita menentukan pilihan tanpa mengenal siapa yang dipilih. Padahal keputusan itu akan berdampak pada arah pembangunan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sigit memaparkan peran strategis DPRD yang mencakup fungsi pengawasan, pembentukan peraturan daerah, serta penganggaran. Ia menilai, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh tugas lembaga legislatif tersebut, sehingga aspirasi belum tersampaikan secara maksimal.
“Kami menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Namun semuanya harus berangkat dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Sigit juga menyoroti pentingnya keterlibatan warga dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia menilai, forum tersebut menjadi jalur resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan yang nantinya akan menjadi dasar program pemerintah. “Kalau ada kebutuhan seperti perbaikan jalan atau drainase, sampaikan melalui Musrenbang. Itu mekanisme yang sudah disediakan,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat perlu dipahami agar aspirasi yang diajukan tidak salah sasaran. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat proses tindak lanjut.
Diskusi yang berlangsung dalam kegiatan tersebut berjalan interaktif. Warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik. Sigit pun membuka ruang komunikasi yang lebih luas agar hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan, Muhammad Bayu Septian, menilai bahwa peningkatan partisipasi politik masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di kalangan generasi muda. “Literasi politik sangat penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya.
Dengan pemahaman itu, partisipasi dalam pemilu maupun kegiatan demokrasi lainnya bisa meningkat,” ungkapnya. Ia menambahkan, meskipun angka partisipasi pemilu tergolong baik, kesadaran politik secara menyeluruh masih perlu terus ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Sigit pun menutup dengan ajakan agar seluruh elemen masyarakat terus belajar dan berkontribusi demi kemajuan daerah.
“Demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang peduli dan sadar akan perannya. Mari kita bersama-sama menjaga dan memperkuatnya,” pungkasnya.
(ADV/DPRD provinsi)