SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kembali ditekankan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang digelar DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur.
Kegiatan yang berlangsung di RT 35 ini menghadirkan puluhan warga yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, yang memimpin kegiatan tersebut menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan.
Ia menjelaskan bahwa setiap program pemerintah pada dasarnya berawal dari aspirasi warga yang disampaikan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT hingga ke pemerintah provinsi. “Perencanaan pembangunan dimulai dari bawah.
Karena itu masyarakat harus aktif menyampaikan kebutuhan dan usulannya,” ujarnya.
Menurut Sigit, musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) menjadi jalur utama bagi masyarakat untuk mengusulkan program prioritas. Seluruh usulan tersebut kemudian diproses dan dimasukkan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebelum direalisasikan.
Ia juga menegaskan peran DPRD dalam mengawal proses tersebut, tidak hanya pada tahap pengesahan anggaran, tetapi juga dalam memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, transparansi anggaran menjadi sorotan penting, terutama di tengah keterbatasan pendapatan daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai perlu dilakukan agar pembangunan tetap berjalan.
Sementara itu, akademisi Universitas Balikpapan, Wawan Sanjaya, mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya terjadi saat pemilu, tetapi juga dalam keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan pemerintah. Perwakilan Bapenda Balikpapan, Adi Wibowo, menambahkan bahwa setiap usulan warga akan melalui kajian teknis dan penyesuaian anggaran sebelum direalisasikan.
Kegiatan ini pun mendapat respons positif dari warga. Diharapkan, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mendorong transparansi semakin meningkat demi pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
(ADV/*)