SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Fraksi PKB DPRD Balikpapan menekankan komitmen pengawasan anggaran dan kualitas pembangunan dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian ini dilakukan pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, di hadapan Ketua DPRD Alwi Al Qadri dan jajaran Pemkot Balikpapan. Taufik Qul Rahman, Sekretaris Komisi II DPRD sekaligus juru bicara Fraksi PKB, menyampaikan pandangan strategis setelah menelaah Nota Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi, Jumat (28/11/2025)
PKB menilai jalur pembahasan APBD 2026 telah berjalan sesuai mekanisme, namun menyoroti tantangan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang memerlukan kemandirian fiskal kreatif tanpa membebani masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Dalam sikap akhirnya, PKB menekankan sepuluh poin strategis untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pembangunan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik penguatan standar pelayanan dan akses masyarakat.
Percepatan Pembenahan Sarana-Prasarana – memastikan realisasi pembangunan tepat waktu. Penyelamatan dan Optimalisasi Aset Daerah pendataan dan pemanfaatan aset maksimal.
Penempatan ASN Profesional dan Objektif mutasi dan promosi berbasis kompetensi. Pengawasan Anggaran Perubahan 2025 – menuntaskan administrasi keuangan agar tidak ada tunggakan. Realisasi Program “Balikpapan Terang” pemerataan penerangan kota tanpa pilih kasih. Penyerapan Aspirasi DPRD Tanpa Diskriminasi aspirasi warga masuk ke SIPD masing-masing anggota.
Konsistensi Sosialisasi dan Penegakan Perda Pemkot proaktif mensosialisasikan Perda. Penertiban Parkir Liar dinas terkait diminta menata parkir dan meningkatkan PAD. Penataan Pedagang Pasar Satpol PP dan Dishub diminta tegas menertibkan pedagang di luar zona. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026,” ujar Taufik Qul Rahman.
Ia menambahkan, keputusan ini bukan hanya simbol dukungan politik, tetapi wujud komitmen pengawasan agar setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat. Rapat paripurna ini menunjukkan pentingnya integritas legislatif dalam membentuk APBD yang bukan sekadar angka, tetapi menegaskan prinsip akuntabilitas, kolaborasi, dan keadilan sosial.
Fraksi PKB menegaskan bahwa semua program 2026 harus efektif, efisien, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Balikpapan.
(ADV/DPRD Balikpapan)