DPRD Soroti Kekurangan Dokter Ahli dan Dorong Optimalisasi Program Gratispol di Balikpapan

Ketua komisi IV DPRD Balikpapan Gasali

SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan kembali menjadi perhatian utama DPRD Balikpapan. Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur untuk mengatasi kekurangan dokter ahli yang hingga kini masih menjadi kendala di berbagai fasilitas kesehatan.

Penegasan tersebut ia sampaikan seusai menghadiri puncak Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025 yang berlangsung di Grand City pada Minggu (23/11/2025).

Gasali menjelaskan bahwa kebutuhan dokter ahli di Kota Balikpapan jauh lebih besar dibanding jumlah yang tersedia saat ini. Kekurangan ini berdampak pada belum optimalnya sejumlah layanan kesehatan, terutama pada bidang-bidang tertentu yang membutuhkan penanganan khusus.

Ia menilai bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut, mengingat tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat dan berkualitas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong generasi muda Balikpapan untuk mengambil peran dalam mengisi kebutuhan tenaga ahli di bidang kesehatan.

Saat ini, Balikpapan baru memiliki satu fakultas kedokteran sehingga jumlah lulusan yang tersedia masih belum mencukupi. Menurutnya, semakin banyak putra-putri daerah yang menempuh pendidikan kedokteran dan spesialis, maka secara bertahap formasi yang kosong bisa terisi dan ketergantungan terhadap tenaga medis dari luar daerah dapat dikurangi.

Selain persoalan sumber daya manusia, Gasali turut menyoroti perkembangan pelaksanaan program bantuan kesehatan Gratispol yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Program yang menyasar warga berpenghasilan tidak tetap ini dinilai sangat membantu, terutama bagi kelompok rentan seperti nelayan, sopir angkutan, petani, hingga pengemudi ojek online. Dari total kuota 10.000 peserta, baru sekitar 6.000 warga yang telah terdaftar, sementara data sekitar 4.000 calon penerima lainnya masih belum lengkap.

Gasali menyebut bahwa ketidaksinkronan data menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan agar program ini tepat sasaran. Ia menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan sosialisasi dan memastikan masyarakat memahami persyaratan serta segera melengkapi data administrasi yang dibutuhkan.

Ia berharap program Gratispol dapat menjadi solusi nyata dalam memperluas jaminan kesehatan bagi masyarakat kecil. “Harapan kita sederhana, tidak ada lagi warga Balikpapan yang tertinggal dalam mendapatkan akses layanan kesehatan,” ujarnya. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, ia optimistis sektor kesehatan kota ini akan semakin maju dan merata.

(ADV/DPRD Balikpapan)