SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamit, mewakili Fraksi PKB–Hanura–Demokrat, menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna Pembahasan APBD 2026 yang digelar di Hotel Grand Senyiur, Kamis (20/11/2025).

Ia membuka penyampaiannya dengan memberikan apresiasi kepada Wali Kota Balikpapan dan seluruh perangkat daerah atas kerja keras menyusun dokumen anggaran yang disebut sebagai fondasi penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan Kota Balikpapan.

Hamit menegaskan bahwa penyusunan APBD bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam memastikan arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat. “Kami berterima kasih kepada Wali Kota yang telah memberikan ruang bagi fraksi untuk menyampaikan pandangan. APBD adalah instrumen penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran,” ujarnya.

Fraksi juga memberikan penghargaan kepada masyarakat Balikpapan yang dinilai aktif memberikan masukan dalam proses perencanaan anggaran. Menurut Hamit, keterlibatan publik menjadi penentu kualitas dokumen APBD. “Partisipasi warga sangat menentukan. APBD yang berkualitas lahir dari proses yang terbuka dan melibatkan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan paripurna tersebut, Hamit turut menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Anak Internasional pada 20 November 2025. Ia menekankan pentingnya pemenuhan hak anak, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang.

“Anak-anak adalah masa depan kota ini. Kita berkewajiban memastikan mereka tumbuh dalam kondisi terbaik,” tegasnya.

Setelah mencermati penjelasan Wali Kota mengenai Raperda APBD 2026 pasca penyesuaian dana transfer ke daerah, Fraksi PKB–Hanura–Demokrat menyampaikan dua catatan utama terkait penguatan tata kelola anggaran.

Catatan pertama menyoroti perlunya percepatan audit internal serta peningkatan pengawasan terhadap realisasi belanja modal, khususnya pada sektor berisiko tinggi. Hamit menegaskan bahwa pemerintah harus lebih tegas terhadap kontraktor yang bekerja tidak sesuai ketentuan. “Kontraktor yang bermasalah harus diberikan sanksi tegas. Penagihan denda wajib dilakukan, dan blacklist perlu diterapkan tanpa kompromi,” tegasnya.

Catatan kedua berkaitan dengan optimalisasi belanja barang dan jasa, terutama pada pemeliharaan aset daerah. Menurut Hamit, masih banyak aset yang belum dirawat secara maksimal sehingga berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik. Karena itu, fraksi meminta pemerintah memperkuat alokasi anggaran pemeliharaan agar aset tetap berfungsi optimal.

Menutup penyampaiannya, Hamit menegaskan bahwa seluruh catatan tersebut merupakan komitmen fraksi dalam memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. “Pada akhirnya, APBD harus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan Balikpapan. Itu tanggung jawab yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)