SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Serapan anggaran OPD mitra Komisi IV menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan kebijakan RTH di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (17/11/2025).

Ketua Komisi IV, Gasali, yang hadir dalam kegiatan tersebut, kembali menegaskan pentingnya percepatan serapan anggaran agar seluruh program dapat diselesaikan sebelum akhir tahun. Gasali menyampaikan bahwa berdasarkan laporan beberapa OPD, serapan anggaran baru mencapai sekitar 30 persen.

Ia menilai angka tersebut masih terlalu rendah mengingat waktu pelaksanaan program semakin mendekati akhir tahun. Ia pun mengimbau seluruh OPD untuk mengoptimalkan realisasi anggaran, terutama kegiatan prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam FGD yang turut dihadiri OPD teknis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PUPR, serta DLH, pembahasan mengenai serapan anggaran menjadi sorotan karena terkait erat dengan efektivitas program pembangunan. Gasali menekankan bahwa lambatnya serapan anggaran dapat menghambat penyelesaian pekerjaan fisik maupun nonfisik.

Komisi IV meminta OPD tidak menunda pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan koordinasi lintas sektor agar hambatan teknis dapat segera ditangani. “Perencanaan yang kita dorong harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai program tidak selesai tepat waktu,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan setiap OPD menjalankan program sesuai target. Keterlambatan serapan dapat berdampak pada evaluasi anggaran dan memengaruhi alokasi tahun berikutnya. Gasali berharap seluruh OPD mitra Komisi IV mampu memaksimalkan serapan anggaran hingga mendekati 100 persen pada akhir tahun.

Dalam FGD itu, ia juga memberikan penekanan bahwa program prioritas harus dipercepat karena menyangkut kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan penguatan koordinasi antara OPD dan pengawasan DPRD, ia optimistis realisasi anggaran tahun ini dapat berjalan lebih optimal.

Gasali menutup sesi diskusi dengan mengingatkan bahwa penggunaan anggaran bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pelayanan publik.

(ADV/DPRD Balikpapan)