SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 menjadi momentum penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata di Kota Balikpapan.

Anggota DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa sektor kesehatan akan tetap menjadi prioritas utama, meskipun pemerintah daerah menghadapi tantangan berupa pengurangan anggaran pada tahun mendatang. “Ini hari yang spesial bagi dunia kesehatan. Momentum ini harus dimaknai dengan semangat kebersamaan agar pelayanan kesehatan di Balikpapan semakin baik. Kami di DPRD terus berupaya agar seluruh masyarakat bisa memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik,” ujar Fauzi, Rabu (12/11/2025).

Ia menyampaikan, meski alokasi anggaran tahun depan mengalami pemangkasan, Pemerintah Kota Balikpapan tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah jaminan BPJS gratis, yang menurut Fauzi, akan tetap dilanjutkan. “Masyarakat tidak perlu khawatir, karena program BPJS gratis akan terus berlanjut tahun depan,” tegasnya.

Fauzi menambahkan, aspek pelayanan menjadi hal yang perlu diperhatikan secara serius, terutama di wilayah Balikpapan Utara, yang merupakan daerah pemilihannya. Ia berharap seluruh puskesmas dapat memberikan pelayanan maksimal tanpa membeda-bedakan masyarakat berdasarkan latar belakang ekonomi. “Jangan sampai ada warga yang tidak memperoleh haknya. Semua harus dilayani dengan adil, baik yang mampu maupun tidak,” ungkapnya.

Dalam evaluasinya, Fauzi menyoroti masih adanya masyarakat yang mengalami kendala saat menggunakan BPJS karena status kepesertaannya bermasalah. Menurutnya, sebagian warga tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS gratis akibat tunggakan lama dari kepesertaan mandiri. “Masih banyak yang seharusnya berhak mendapat BPJS gratis, tapi tidak bisa digunakan karena pernah menunggak. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Fauzi menjelaskan, Pemkot Balikpapan kini tengah berupaya menghapus tunggakan bagi peserta BPJS mandiri agar mereka kembali bisa mengakses layanan kesehatan. Namun, untuk peserta yang masih menjadi tanggungan perusahaan, penyelesaiannya tetap menjadi tanggung jawab pihak perusahaan.

Lebih lanjut, Fauzi juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran sektor kesehatan dan pendidikan yang dinilainya telah proporsional. “Berapa pun besar anggaran yang diberikan, kalau tidak diawasi dengan baik pasti tidak akan cukup. Karena itu, saya mengajak semua pihak ikut mengawasi jalannya anggaran agar tepat sasaran,” ujarnya.

Ia pun menutup dengan penekanan pada program penurunan angka stunting dan peningkatan gizi anak yang menjadi prioritas nasional. “Isu stunting dan gizi anak harus menjadi perhatian utama. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk melahirkan generasi yang sehat dan kuat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)