SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat terus menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Balikpapan. Salah satu yang kini menjadi sorotan ialah peningkatan kesejahteraan kader Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak di tingkat kelurahan.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Hj. Iim, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mendorong pemerintah kota agar segera menyiapkan skema pemberian insentif bagi kader Posyandu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para kader yang telah lama bekerja secara sukarela di lapangan.

“Peran kader Posyandu sangat vital. Mereka menjadi garda terdepan dalam mendeteksi stunting dan memastikan layanan kesehatan dasar berjalan. Karena itu, sudah selayaknya mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ujarnya saat ditemui usai reses di Kelurahan Karang Rejo, Balikpapan Tengah, Senin (20/10/2025).

Namun, Hj. Iim menegaskan bahwa pemberian insentif perlu disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menjelaskan, setiap kader nantinya diwajibkan mengikuti proses sertifikasi agar memiliki kompetensi dan standar kerja yang diakui secara resmi.

“Di beberapa daerah seperti Deli Serdang, honor baru bisa diberikan setelah kadernya tersertifikasi. Di sana mereka menerima sekitar Rp200 ribu per bulan. Kita ingin pola serupa diterapkan di Balikpapan agar program ini lebih terukur,” tuturnya.

Lebih jauh, ia juga menyinggung masalah ketidaksinkronan data antarinstansi yang masih menjadi kendala klasik di lapangan. Menurutnya, data penerima bantuan dan data kesehatan masyarakat sering kali tidak selaras antara Dinas Kesehatan, DP3AKB, hingga lembaga lain, sehingga menyulitkan pelaksanaan program secara efektif. “Kami sudah mendorong agar Balikpapan memiliki sistem data terpadu yang dapat diakses lintas dinas. Dengan begitu, pelayanan publik bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran tanpa pendataan berulang,” jelasnya.

Hj. Iim memastikan, Komisi IV DPRD akan terus memantau realisasi kebijakan ini. Ia berharap pemerintah kota dapat segera menindaklanjuti gagasan tersebut agar kesejahteraan kader Posyandu meningkat dan tata kelola pelayanan kesehatan semakin profesional. “Kami ingin semua ini berjalan bertahap dan berkelanjutan. Kader Posyandu harus mendapat tempat yang layak karena merekalah ujung tombak kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)