SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Keputusan Wali Kota Balikpapan untuk menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta memberikan program stimulus mendapat apresiasi dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keresahan masyarakat sekaligus upaya menjaga stabilitas sosial di daerah. Menurut Japar, kebijakan itu muncul di tengah meningkatnya keluhan warga terkait adanya persepsi kenaikan nilai PBB yang dinilai memberatkan.

Kondisi tersebut bahkan sempat memunculkan aksi protes di lapangan. Namun, Pemkot dinilai tanggap dengan segera menunda kenaikan dan menyalurkan stimulus senilai Rp129 miliar sebagai bentuk solusi sementara. “Beberapa waktu lalu masyarakat sempat resah karena merasa PBB naik cukup tinggi. Pemerintah cepat mengambil langkah dengan menunda kenaikan itu dan memberikan stimulus. Saya kira kebijakan ini sangat bijak,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Ia menambahkan, keputusan tersebut menunjukkan sikap adaptif Pemkot dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis, pemerintah berhasil meredam potensi ketegangan serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap kebijakan daerah. “Langkah ini bukan hanya solusi teknis, tapi juga bentuk empati terhadap kondisi ekonomi warga. Karena ketika masyarakat merasa didengar, situasi bisa kembali kondusif,” jelasnya.

Berdasarkan data yang diterima Komisi II, target awal pendapatan dari PBB sebesar Rp283 miliar telah disesuaikan menjadi Rp154 miliar. Hingga awal November, realisasi penerimaan sudah mencapai Rp149 miliar. Dengan sisa waktu dua bulan menjelang akhir tahun, Japar optimistis target tersebut akan tercapai. “Biasanya menjelang tutup tahun realisasi meningkat. Selisihnya tinggal sekitar Rp5 miliar, dan itu sangat mungkin dikejar,” ucapnya.

Politisi ini menilai dinamika PBB tahun 2025 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam mengomunikasikan kebijakan fiskal kepada publik. Menurutnya, persoalan pajak bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang kejelasan informasi kepada masyarakat. “Kuncinya ada di komunikasi. Banyak warga bukan menolak pajak, tapi tidak tahu alasan kenaikannya. Sosialisasi yang baik akan mencegah salah paham,” tegas Japar.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh upaya peningkatan pendapatan daerah melalui pajak, asalkan penerapannya memperhatikan kondisi sosial ekonomi warga. PBB, kata dia, tetap menjadi sumber penting pembiayaan pembangunan kota, namun pelaksanaannya harus proporsional dan tidak membebani masyarakat. “Kami tentu mendukung optimalisasi pajak, tapi penerapannya harus realistis dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Sebagai penutup, Japar kembali menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah kota yang dinilainya mampu menenangkan situasi sosial dengan kebijakan yang adaptif dan komunikatif. Ia berharap pola kebijakan serupa dapat terus menjadi pedoman dalam pengelolaan kebijakan publik ke depan. “Ini contoh nyata bagaimana empati bisa menjadi solusi. Pemerintah sudah mengambil langkah tepat, dan semoga hal seperti ini terus dipertahankan,” pungkasnya.

(ADV/DPRD Balikpapan)