SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat saat menggelar kegiatan reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kamis (23/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, warga secara terbuka menyampaikan beragam aspirasi mulai dari pembangunan jalan, penerangan lingkungan, hingga peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat seperti Posyandu.
Salah satu warga, Zakiyah dari RT 32, mengusulkan agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan di Gang Swadaya 2 serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Gang Swadaya 1 yang tembus ke SMPN 19. “Jalan sudah dibuka, tinggal pembangunannya saja, Pak. Mudah-mudahan bisa sekalian dipasang penerangan karena malam hari masih gelap,” ujarnya.
Ia juga berharap adanya perhatian terhadap pembangunan Posyandu RT 32, karena sejak pemecahan wilayah, kegiatan kesehatan ibu dan balita masih dilakukan secara darurat di rumah kader. Hal senada disampaikan Ida dari RT 17.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan Posyandu di wilayahnya sudah berjalan, namun terkendala keterbatasan dana dan perlengkapan. “Material sudah ada sebagian dari kelurahan, tapi dana warga sudah menipis. Kami masih membutuhkan kursi, meja, dan alat Posyandu lainnya,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gasali memastikan seluruh aspirasi akan disampaikan kepada dinas terkait. Ia menegaskan bahwa status lahan menjadi faktor penting dalam proses pembangunan fasilitas umum. “Kalau tanahnya masih milik pribadi, pemerintah tidak bisa menganggarkan karena berpotensi menimbulkan sengketa. Namun, jika sudah dihibahkan atau berstatus fasilitas umum, baru bisa diproses,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gasali juga menyoroti pentingnya peningkatan insentif kader Posyandu. Ia menilai kader merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat yang perlu mendapat apresiasi layak. “Kami sedang memperjuangkan adanya payung hukum untuk pemberian insentif kader Posyandu. Saat ini mereka hanya mendapat Rp100 ribu dibagi lima orang per bulan. Ke depan harus ada peningkatan,” tuturnya.
Selain isu fasilitas sosial, Gasali turut menyinggung persoalan proyek sedimentasi laut yang berdampak pada nelayan di kawasan Lamaru dan Teritip. Ia meminta agar pemerintah memfasilitasi pertemuan antara nelayan dan pihak perusahaan guna menghindari kesalahpahaman. “Kita akan kawal agar masyarakat tidak dirugikan. Pemerintah pasti mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Kegiatan reses yang berlangsung dalam suasana hangat itu diakhiri dengan komitmen bersama antara DPRD, pemerintah kecamatan, dan para ketua RT untuk terus menjaga sinergi pembangunan di Balikpapan Timur. “Yang terpenting adalah komunikasi dan kesabaran. Semua aspirasi pasti kami perjuangkan agar masyarakat Lamaru semakin sejahtera,” pungkas Gasali.
(ADV/DPRD Balikpapan)