SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp 1,3 triliun turut berdampak besar bagi Kota Balikpapan. Pemangkasan tersebut disebut berimbas pada sejumlah program strategis daerah, termasuk rencana pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang sejak lama menjadi harapan masyarakat di kawasan tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Subari, menjelaskan bahwa efisiensi ini merupakan kebijakan nasional yang juga dirasakan oleh daerah lain di Indonesia. Namun, menurutnya, skala pemangkasan yang terjadi saat ini cukup besar dan berpotensi memperlambat realisasi pembangunan infrastruktur vital, terutama fasilitas kesehatan.
“Efisiensi ini memang besar, hampir Rp 1,3 triliun. Dampaknya tentu terasa, termasuk terhadap rencana pembangunan RS Balikpapan Timur. Rumah sakit itu sudah lama menjadi impian warga dan telah dibahas sejak periode sebelumnya,” ujar Subari, Selasa (14/10/2025).
Meski memahami kondisi fiskal yang tengah dihadapi pemerintah, DPRD menegaskan akan terus mendorong agar proyek tersebut tidak dihapuskan sepenuhnya. Paling tidak, kata Subari, harus tetap ada alokasi untuk tahap awal atau kegiatan pendukung sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami maklum dengan situasi keuangan, tetapi kami juga memperjuangkan agar proyek ini tidak hilang dari agenda. Minimal ada kegiatan awal yang bisa menunjukkan keseriusan pemerintah,” tegasnya.
Ia menuturkan, pembangunan RS Balikpapan Timur merupakan proyek prioritas yang sudah tercantum dalam visi dan misi Wali Kota serta RPJMD Kota Balikpapan. Karena itu, DPRD berharap agar pelaksanaannya tetap berlanjut, meski harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. “Rumah sakit ini sudah menjadi program prioritas. Kalau pun ada penundaan akibat efisiensi, kami ingin agar proyek ini bisa kembali dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Subari menyampaikan bahwa DPRD bersama pihak eksekutif sedang meninjau kemungkinan penerapan sistem multiyears atau penjadwalan ulang. Skema ini diharapkan dapat memastikan pembangunan rumah sakit terus berjalan hingga tuntas, meskipun melewati masa jabatan kepala daerah saat ini. “Dengan sistem multiyears, proyek bisa tetap dilanjutkan pada tahun berikutnya tanpa harus dimulai dari nol lagi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembahasan detail mengenai penyesuaian anggaran akan dilanjutkan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar efisiensi tidak sampai menghapus proyek strategis yang dibutuhkan masyarakat. “Saat ini Banggar masih membahas rincian pemangkasan. Kami berharap pembangunan RS Balikpapan Timur tetap berjalan, meskipun tidak sepenuhnya, yang penting ada progres nyata bagi warga,” tutur Subari.
Di akhir pernyataannya, Subari menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal realisasi pembangunan rumah sakit tersebut. Ia menilai kehadiran fasilitas kesehatan di wilayah timur bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagian dari pemerataan pelayanan publik dan keadilan sosial.
“Warga Balikpapan Timur sudah lama menantikan fasilitas kesehatan sendiri. Kami akan terus memperjuangkan hal ini karena menyangkut kebutuhan dasar dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)