SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, menyoroti masih maraknya anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi di jalanan, seperti berjualan tisu di sejumlah titik kota.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi peringatan serius bahwa implementasi komitmen Balikpapan sebagai Kota Layak Anak (KLA) belum berjalan maksimal. “Balikpapan sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kota Layak Anak, tapi pelaksanaannya di lapangan masih perlu diperkuat. Kami masih sering melihat anak-anak berjualan di Jalan Ahmad Yani, MPR, dan beberapa titik lainnya,” ungkap Iwan saat ditemui, Selasa (14/10/2025).
Ia menegaskan, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi di jalan merupakan bentuk eksploitasi yang harus segera dihentikan. Menurutnya, dunia anak seharusnya diisi dengan kegiatan belajar dan bermain, bukan mencari nafkah. “Jika sejak kecil mereka sudah diajarkan untuk mencari uang, hal itu bisa memengaruhi cara berpikir serta menghambat tumbuh kembangnya. Anak-anak bisa kehilangan masa belajar dan kesempatan untuk mengasah kreativitas,” tegasnya.
Iwan meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar lebih aktif melakukan penertiban serta pembinaan terhadap keluarga yang melibatkan anak-anak mereka dalam kegiatan ekonomi di ruang publik. Ia menilai, penindakan harus dibarengi dengan edukasi agar persoalan serupa tidak berulang. “Orang tua yang terbukti melibatkan anaknya bekerja di jalan perlu mendapat pembinaan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama, bukan hanya menegur, tapi juga memberikan solusi dan pendampingan,” ujarnya.
Politikus tersebut juga mengingatkan masyarakat agar tidak membeli barang dagangan dari anak-anak di jalan, karena tindakan tersebut justru memperpanjang rantai eksploitasi anak. “Memberi uang atau membeli dagangan anak di jalan mungkin terlihat iba, tapi dampak jangka panjangnya justru buruk bagi mereka,” tutur Iwan.
Ia menambahkan, keberhasilan mewujudkan Kota Layak Anak harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat, lembaga pendidikan, dan media. “Kesadaran kolektif perlu dibangun. Edukasi publik harus gencar dilakukan melalui media sosial, influencer, maupun ruang publik seperti bioskop. Jika semua pihak bergerak bersama, semangat kota layak anak akan benar-benar hidup di tengah masyarakat,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)