SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap lemahnya penyerapan aspirasi masyarakat ke dalam rencana pembangunan daerah tahun 2025.

Ia menilai banyak masukan yang diperoleh dari masyarakat melalui berbagai kegiatan resmi DPRD justru tidak tercermin dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurutnya, berbagai agenda seperti rapat dengar pendapat (RDP), forum group discussion (FGD), hingga kunjungan lapangan yang dilakukan anggota dewan seharusnya menjadi pijakan utama dalam penyusunan program daerah. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda.

“Selama ini kami sudah menampung banyak aspirasi masyarakat melalui sidak dan FGD, tetapi ketika dicek di SIPD, program yang muncul justru buatan mereka sendiri. Aspirasi warga yang kami perjuangkan malah tidak tercatat sama sekali,” ujarnya usai menghadiri RDP bersama Bappeda dan sejumlah OPD mitra, Senin (13/10/2025).

Taufik menjelaskan, pertemuan tersebut sebenarnya bertujuan menyamakan persepsi agar Bappeda dan OPD dapat menyusun prioritas pembangunan yang sejalan dengan hasil pembahasan DPRD. Namun, ia menilai Bappeda masih terlalu dominan menentukan arah kebijakan tanpa mempertimbangkan hasil kerja dewan. “Banyak program yang sudah kami bahas di komisi justru dihapus atau dianggap tidak penting. Misalnya, rencana promosi pariwisata lewat media. Kalau media dihilangkan, bagaimana potensi wisata daerah bisa dikenal luas?” tegasnya.

Ia juga menyoroti hasil kunjungan lapangan anggota DPRD yang sering kali tidak pernah ditindaklanjuti. Menurut Taufik, pola kerja seperti ini mencerminkan lemahnya koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif. “Setiap tahun kami turun ke lapangan, mendengar keluhan dan melihat langsung kebutuhan warga, tapi hasilnya nihil. Yang muncul di program tetap buatan mereka sendiri,” katanya dengan nada kecewa.

Taufik mengingatkan, bila pola semacam ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap DPRD akan semakin menurun. “Kalau masyarakat melihat usulannya tidak pernah diwujudkan, mereka akan menilai DPRD tidak bekerja. Padahal kami sudah berupaya keras menyuarakan aspirasi mereka,” tandasnya.

Ia pun menilai perlu adanya pembenahan internal di tubuh DPRD agar kinerja lembaga legislatif semakin transparan dan dipercaya masyarakat. “Sudah waktunya DPRD membuktikan diri bahwa kami benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjadi simbol politik,” pungkas Taufik.

(ADV/DPRD Balikpapan)