SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Persoalan keterlambatan penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) oleh developer kembali mencuat dalam dialog warga di RT 61 Cluster Valencia jalan Boulevard, Balikpapan Selatan, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan DPMPTSP Balikpapan, Hendra, serta Lurah Sepinggan Baru Sarbin, warga menyampaikan sejumlah keluhan. Salah satunya terkait jalan lingkungan yang mulai rusak namun belum ada perbaikan karena tanggung jawab masih berada di pihak developer.
Selain itu, warga juga mempertanyakan regulasi kepemilikan lahan serta ketersediaan fasilitas yang seharusnya mereka nikmati. Menanggapi hal tersebut, Yono Suherman menegaskan bahwa kewajiban developer adalah menyerahkan fasum dan fasos kepada pemerintah kota.
Dengan begitu, Pemkot dapat segera masuk untuk melakukan pembangunan dan perawatan infrastruktur. “Pada prinsipnya warga ingin mendapatkan pelayanan yang sama. Sayangnya, developer masih menghindar dari tanggung jawab menyerahkan fasum dan fasos kepada pemerintah kota,” ujarnya.
Ia menjelaskan, DPRD bersama pemerintah telah melakukan berbagai langkah, termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak developer, agar proses serah terima segera terealisasi. “Kalau developer sudah menyerahkan, maka pemerintah kota bisa turun tangan untuk memfasilitasi pembangunan dan pelayanan. Harapannya, masyarakat di Regency bisa merasakan fasilitas yang sama seperti wilayah lainnya,” jelas Yono.
Beberapa fasilitas yang dinilai mendesak antara lain penerangan jalan, ruang terbuka hijau, sarana ibadah, serta infrastruktur lingkungan lainnya. Kondisi ini penting diperhatikan mengingat sebagian besar penduduk Balikpapan Selatan tinggal di kawasan perumahan yang belum sepenuhnya mendapatkan fasilitas sesuai standar.
Yono juga menyoroti masih banyak developer di Balikpapan yang lambat atau bahkan enggan menyerahkan fasum. Menurutnya, hal ini sering dipicu oleh pembangunan yang tidak sesuai rencana awal atau izin yang diberikan. “Karena itu, saya dorong warga untuk bersama-sama menekan developer agar segera menyerahkan fasum dan fasosnya. Dengan begitu, pelayanan publik bisa berjalan maksimal,” tegasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)