SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jafar Sidik, melaksanakan kegiatan reses masa sidang III tahun 2025 di RT 27 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara.
Reses yang dihadiri perwakilan warga dari empat RT ini banyak menyoroti persoalan ketahanan pangan serta masalah kepemilikan lahan yang belum terselesaikan. Kasi Pembangunan Kecamatan Balikpapan Utara, Sanrang S.Sos, menekankan pentingnya menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat, khususnya petani.
Ia menyebut masukan warga tidak boleh berhenti sebatas penyampaian, melainkan harus dikawal agar dapat direalisasikan melalui koordinasi dengan OPD teknis di Balikpapan. “Melalui reses ini kami berharap aspirasi masyarakat, terutama petani, bisa ditindaklanjuti. Nantinya hal ini akan kami koordinasikan dengan dinas terkait dan tentu juga dikawal oleh Pak Jafar Sidik sebagai wakil rakyat dari Dapil Utara,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang paling banyak diungkapkan warga adalah ketersediaan pupuk subsidi. Sabrang menilai kebutuhan petani di lapangan tidak sebanding dengan jumlah pupuk yang disediakan pemerintah. “Masalah pupuk ini akan kami kawal. Subsidi yang ada belum sesuai kebutuhan, sehingga warga meminta tambahan subsidi untuk jenis pupuk lain di luar yang tersedia saat ini,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Jafar Sidik, SE. juga menegaskan komitmennya memperjuangkan kepentingan petani Karang Joang. Ia menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan melalui edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan kelompok tani.
“Alhamdulillah, ini reses kedua kami di Karang Joang. Fokus kami tetap pada ketahanan pangan. Kami ingin kelompok tani mendapat bimbingan untuk meningkatkan produktivitas agar Karang Joang bisa menjadi lumbung pangan bagi Balikpapan,” katanya.
Namun, Jafar mengakui petani masih menghadapi hambatan besar, terutama harga pupuk nonsubsidi yang mencapai Rp800 ribu per sak. Petani berharap bisa lebih mudah memperoleh pupuk subsidi yang harganya sekitar Rp120 ribu per karung. “Kami akan memperjuangkan kebutuhan ini melalui program pemerintah maupun alokasi anggaran di dinas terkait,” tambahnya.
Selain masalah pertanian, warga juga mengeluhkan status kepemilikan lahan di RT 26, 27, dan 28. Lahan yang mereka tempati sejak 1965 ternyata masuk dalam kawasan hutan lindung sesuai penetapan pemerintah pada 1997. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk mengurus legalitas rumah.
“Masyarakat berharap ada solusi meskipun status hutan lindung membuat penerbitan sertifikat sulit. Kami akan mengkomunikasikan hal ini dengan BPN dan Kementerian Kehutanan agar ada jalan keluar terbaik,” jelas Jafar.
Ketua DPD PKS Balikpapan, Nasrul Hamdi, yang turut hadir menilai reses ini sebagai momentum penting memperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Kegiatan ini sangat positif karena banyak aspirasi yang muncul. Selama ini petani kurang mendapat perhatian, padahal mereka juga warga Balikpapan yang berhak atas dukungan pemerintah. PKS berkomitmen menciptakan keadilan, baik di pusat kota maupun wilayah pinggiran,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Jafar berharap reses ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian keluhan, tetapi juga wadah mencari solusi nyata. “Kami ingin setiap persoalan warga dapat ditindaklanjuti agar kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, semakin meningkat,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Balikpapan)