SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penekanan itu disampaikan juru bicara Fraksi PDIP, Muhammad Najib, saat rapat paripurna DPRD di Aula Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025).
Najib menjelaskan, Perubahan APBD tidak sekadar persoalan teknis pengelolaan keuangan daerah, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan berjalan sesuai misi Pemerintah Kota. Menurutnya, melalui instrumen ini, berbagai kebutuhan publik bisa ditopang, mulai dari peningkatan pelayanan, pelaksanaan regulasi, pembangunan infrastruktur hingga program pemberdayaan masyarakat.
“Perubahan APBD merupakan wujud konkret dari visi pembangunan daerah. Karenanya, ia harus dijalankan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran. Semua langkah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan warga Balikpapan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyesuaian anggaran tahun berjalan harus mampu merefleksikan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat. Bagi Fraksi PDIP, dokumen ini juga harus mampu menjadi solusi nyata atas berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat. Hal itu sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2029.
Selain itu, Fraksi PDIP menekankan perlunya menjaga tata kelola fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Najib mengingatkan agar seluruh langkah penganggaran tetap berpijak pada aturan perundang-undangan demi memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Tidak hanya itu, pihaknya juga mendorong Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) agar lebih inovatif dalam mengoptimalkan sumber pendapatan. Kreativitas dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal Kota Balikpapan di masa mendatang.
“Pelaksanaan program melalui Perubahan APBD ini hanya menyisakan waktu tiga bulan. Karena itu, kami berharap realisasi anggaran bisa dipacu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tegas Najib.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan berharap pandangan umum yang disampaikan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan anggaran. Mereka menekankan bahwa arah pembangunan harus berpijak pada nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, demi mewujudkan Balikpapan yang sejahtera, adil, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warga.
(ADV/DPRD Balikpapan)