SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Rapat yang berlangsung pada Senin, 7 Juli 2025, menjadi forum evaluasi awal terhadap kinerja keuangan pemerintah kota.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang berkoalisi dengan Partai Hanura dan Partai Demokrat, menyampaikan pandangannya melalui juru bicara Muhammad Hamid. Dalam penyampaiannya, fraksi ini memberikan apresiasi atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih oleh Pemerintah Kota Balikpapan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur.

Capaian ini merupakan yang ke-12 kalinya secara berturut-turut. Meski demikian, Hamid menekankan bahwa capaian administratif semata tidak cukup. Ia menyoroti pentingnya keberhasilan tersebut berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin laporan keuangan tak sekadar patuh aturan, tapi juga menyentuh kebutuhan riil warga dan menghasilkan solusi yang terasa manfaatnya,” ujar Hamid di hadapan peserta sidang.

Lebih lanjut, Fraksi PKB memaparkan lima catatan penting sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan APBD.

Pertama, mereka menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal. Beberapa sektor seperti pajak daerah, retribusi, dan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih belum mencapai target maksimal.

Fraksi mendorong evaluasi menyeluruh dan pengawasan lebih profesional terhadap potensi pendapatan.

Kedua, belanja daerah harus memprioritaskan kebutuhan publik. Hamid mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan mengorbankan sektor vital, terutama infrastruktur dan pelayanan dasar. “Hemat boleh, tapi jangan sampai rakyat jadi korban,” tegasnya.

Ketiga, strategi pembiayaan yang diterapkan perlu lebih ditingkatkan. Pemkot didorong menyusun skema yang tidak hanya fokus pada output, tetapi juga pada outcome dan dampak jangka panjang terhadap pembangunan kota.

Keempat, Fraksi PKB meminta agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak sekadar menumpuk, melainkan segera digunakan untuk menyelesaikan proyek yang tertunda serta diarahkan pada investasi produktif.

Kelima, pengelolaan aset milik daerah juga menjadi sorotan. Fraksi menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional agar aset daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Menutup penyampaiannya, Fraksi PKB tetap menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan yang dijalankan pemerintah kota. Namun, mereka berharap perencanaan keuangan dilakukan lebih cermat dan realistis.

“Target pendapatan dan belanja harus terukur. Jangan sampai meleset dan akhirnya mengganggu program pembangunan yang sudah dirancang,” pungkas Hamid.

(DPRD Balikpapan)