SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Proyek pembangunan bendungan pengendali banjir (bendali) yang tengah dikerjakan di kawasan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan, menjadi sorotan tajam DPRD Kota Balikpapan. Meski proyek tersebut bertujuan penting untuk menekan potensi banjir, namun pelaksanaannya dinilai belum mengedepankan prinsip transparansi dan koordinasi dengan masyarakat serta lembaga perwakilan rakyat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adi Negara, menyatakan keprihatinannya atas kurangnya informasi yang diterima pihaknya terkait dimulainya proyek tersebut. Bahkan, menurutnya, informasi awal mengenai kegiatan pengerjaan bendali justru diterima bukan dari instansi pemerintah, melainkan dari laporan masyarakat sekitar. “Saya mendapatkan informasi dari warga bahwa ada penggalian di kawasan Gunung Samarinda Baru yang katanya untuk pembangunan bendali. Anehnya, tidak ada pemberitahuan resmi yang kami terima sebelumnya,” ujar Halili, Senin (2/6/2025).

Halili menilai, minimnya sosialisasi ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan para pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa proyek berskala besar, apalagi yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan warga, seharusnya diawali dengan sosialisasi yang menyeluruh.

“Paling tidak, pengurus RT, tokoh masyarakat, dan warga sekitar perlu dilibatkan sejak awal agar proses pembangunan tidak menimbulkan keresahan,” tambahnya. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Komisi III DPRD, diketahui bahwa proyek bendungan tersebut berdiri di atas lahan seluas sekitar 4 hektare.

Proyek ini diproyeksikan untuk menampung dan mengendalikan aliran air dari wilayah seperti Wonorejo, Kampung Timur, dan Perumahan Sosial, yang selama ini kerap menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba. Namun, Halili menyayangkan hingga kini belum ada penjelasan teknis yang lengkap dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengenai sistem pengelolaan air, seperti jalur aliran, volume kapasitas tampung, serta dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan selama dan setelah pembangunan.

“Dari keterangan yang kami terima, katanya air dari wilayah rawan banjir akan ditampung di bendali ini. Tapi bagaimana proses teknisnya, belum ada penjelasan yang gamblang,” ungkapnya. Ia pun mendorong Dinas PU untuk segera memaparkan set plan proyek secara terbuka, baik kepada DPRD maupun masyarakat, agar tercipta keterbukaan informasi dan dukungan publik yang lebih besar terhadap proyek tersebut. “Jangan karena proyek ini milik pemerintah, lalu prosesnya tertutup dan seolah-olah bisa dijalankan sepihak. Kita semua warga negara dan butuh koordinasi dalam setiap langkah pembangunan,” tegas Halili.

Halili juga mengingatkan bahwa dukungan masyarakat bisa tumbuh jika ada komunikasi yang baik sejak awal. Sosialisasi yang tepat tidak hanya menghindari kesalahpahaman, tapi juga menciptakan sinergi antara pelaksana proyek dan warga sekitar.

(ADV/DPRD Balikpapan)