SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan gedung baru yang diperuntukkan bagi Dinas Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), pada Selasa siang, 6 Mei 2025.

Kunjungan lapangan ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD, Fauzi Adi Firmansyah, sebagai bentuk pengawasan terhadap proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 43 miliar tersebut.

Dalam keterangannya kepada media, Fauzi menekankan pentingnya memastikan bahwa pengerjaan proyek sesuai dengan desain serta spesifikasi teknis yang telah dirancang sebelumnya. “Kami ingin memastikan bahwa antara gambar di atas kertas dengan kenyataan di lapangan benar-benar sesuai.

Kualitas konstruksi juga kami perhatikan dengan saksama, agar bangunan ini nantinya bisa berfungsi maksimal,” ujarnya. Lebih lanjut, Fauzi mengungkapkan bahwa proyek ini masih berada pada tahap awal, dengan progres fisik baru mencapai delapan persen. Angka ini sedikit di bawah target mingguan yang seharusnya berada pada sembilan persen.

Meskipun demikian, ia menilai perbedaan tersebut masih dalam batas wajar dan dapat dikejar di pekan-pekan berikutnya. “Selisih satu persen masih bisa ditoleransi karena pekerjaan baru dimulai. Namun kami akan terus melakukan pemantauan berkala, terutama saat progres memasuki angka 50 persen. Kalau nanti masih ada selisih yang cukup besar, tentu akan kami evaluasi lebih lanjut,” tegasnya.

lanjut Fauzi, memiliki komitmen kuat untuk mengawal setiap pembangunan fasilitas publik agar hasil akhirnya benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Gedung baru dua dinas ini diharapkan tidak hanya memperkuat kinerja pelayanan, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja aparatur pemerintah.

Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan penyelesaian proyek ini pada bulan Desember 2025. Dengan pengawasan ketat dari DPRD dan pelaksanaan yang sesuai standar, diharapkan proyek ini dapat selesai tepat waktu dan menjadi sarana strategis dalam mendukung pengembangan sektor perdagangan serta ketahanan pangan di Balikpapan.

(ADV/DPRD Balikpapan/JM)