SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Isu pengoplosan Pertamax yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, menilai praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap kualitas BBM yang beredar di pasaran.

Menurutnya, masyarakat sulit mengetahui apakah BBM yang mereka beli di SPBU benar-benar murni atau telah dicampur dengan zat lain. "Sebagai pengguna, kita hanya bisa percaya bahwa BBM yang kita beli sesuai standar. Tapi kalau ada pengoplosan, itu sangat merugikan," ujarnya.

Jafar Sidik menjelaskan bahwa praktik pengoplosan ini memungkinkan pihak tertentu meraih keuntungan dengan mengurangi kualitas BBM, sementara konsumen tetap membayar harga yang sama. "Ini adalah tindakan curang yang harus ditindak tegas. Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat BBM oplosan yang dapat merusak mesin kendaraan," tegasnya.

Ia menekankan bahwa kejadian ini juga berdampak besar terhadap keuangan negara karena pajak dan subsidi yang diberikan tidak sesuai dengan produk yang diterima masyarakat. "Negara mengalami kerugian besar akibat praktik ilegal ini. Pemerintah harus turun tangan dengan lebih serius untuk mengawasi distribusi BBM agar tidak ada celah bagi oknum yang ingin berbuat curang," katanya.

Jafar Sidik juga menyoroti perlunya keterlibatan lebih aktif dari pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM. "Harus ada langkah konkret untuk memastikan kejadian ini tidak terjadi di Balikpapan. Jika perlu, pemerintah kota harus meningkatkan koordinasi dengan Pertamina untuk memperketat pengawasan," ujarnya.

Komisi II DPRD Balikpapan saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengagendakan pertemuan dengan pihak terkait guna memastikan tidak ada kasus serupa di daerah ini. "Kami ingin mendapatkan kepastian bahwa BBM yang beredar di Balikpapan benar-benar sesuai dengan standar dan tidak mengalami pengoplosan," tegasnya.

Sebagai langkah preventif, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap seluruh rantai distribusi BBM agar masyarakat tidak dirugikan.

"Kepercayaan publik terhadap BBM yang mereka gunakan harus tetap terjaga. Oleh karena itu, pengawasan ketat menjadi keharusan agar praktik pengoplosan ini bisa diberantas sepenuhnya," pungkasnya.

(ADV/J)