SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak Beraksi menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Balikpapan pada Jumat (21/2/2025). Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran dan berpotensi merugikan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
Koordinator aksi, Tion, menyoroti kebijakan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai dapat memangkas anggaran untuk pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat, terutama dengan dialihkannya anggaran ke program makan bergizi gratis.
"Kami melihat kebijakan ini justru membebani APBN dan mengorbankan sektor-sektor yang lebih mendesak. Seharusnya, pemerintah memprioritaskan anggaran pada kebutuhan yang lebih fundamental," ujar Tion.
Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi kabinet Koalisi Indonesia Maju, yang dinilai terlalu gemuk dengan banyaknya tambahan posisi menteri dan staf khusus. Menurut mereka, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya diterapkan pada pos-pos yang tidak esensial, bukan pada sektor yang menyangkut kesejahteraan rakyat.
"Kami ingin efisiensi anggaran diterapkan dengan adil. Jangan sampai sektor vital yang justru terkena dampaknya, sementara pemborosan tetap terjadi di lingkup pemerintahan," tegas Tion.
Aksi tersebut mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Simon Sulean, yang turun langsung menemui mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa pimpinan DPRD tidak dapat hadir karena sedang bertugas di luar kota, namun ia memastikan aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke pemerintah pusat.
"Kami menerima aspirasi teman-teman mahasiswa dan akan meneruskannya ke pemerintah pusat. Ini adalah bagian dari tugas kami sebagai perwakilan rakyat," kata Simon. Simon juga mengimbau agar aksi tetap berlangsung secara damai dan kondusif.
"Kami berharap demonstrasi ini tetap tertib, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak," tambahnya.
Meskipun telah mendapatkan tanggapan dari DPRD, suasana sempat memanas saat mahasiswa mencoba memasuki gedung dewan. Petugas keamanan yang berjaga segera menghalau mereka untuk mencegah ketegangan lebih lanjut.
Meski demikian, mahasiswa tetap berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi anggaran yang mereka nilai tidak berpihak pada masyarakat.
(ADV/J)