SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan keprihatinannya terkait dampak kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menyatakan bahwa anggaran untuk program ini ternyata berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan, bukan sepenuhnya dari pemerintah pusat seperti yang diperkirakan sebelumnya.

“Program ini membebani APBD Kota Balikpapan, yang otomatis mempengaruhi alokasi anggaran secara keseluruhan. Kami harus melakukan efisiensi, karena sebagian anggaran yang ada harus dialihkan untuk mendanai MBG,” jelas Alwi, dalam keterangan yang disampaikan pada Sabtu (8/2/2025).

MBG sendiri merupakan program dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak dengan memberikan makanan bergizi secara gratis. Meskipun tujuan program ini sangat baik, pembiayaan yang bersumber dari APBD tersebut membawa dampak signifikan terhadap kestabilan keuangan daerah.

Alwi mengungkapkan bahwa kebijakan ini memaksa DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan untuk meninjau ulang prioritas anggaran, agar program-program lain tidak terabaikan. “Saya harus berdiskusi dengan Wali Kota untuk merumuskan langkah strategis. Banyak program yang sudah dirancang hingga 2026, dan beberapa di antaranya mungkin harus dipangkas atau bahkan dihentikan untuk mengalokasikan dana bagi MBG,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus menghadapi kebijakan efisiensi belanja yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini membuka peluang untuk penyesuaian terhadap program-program pembangunan yang tengah berjalan dan yang akan datang. “Kami perlu bekerja keras untuk menyeimbangkan semua hal ini. Program-program prioritas bisa terdampak.

Bukan berarti kami menentang MBG, kami mendukung sepenuhnya program ini. Namun, kami harus mencari solusi agar program-program lain yang juga penting bagi masyarakat tetap berjalan,” jelas Alwi lebih lanjut.

DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan akan segera melakukan pembahasan intensif untuk mencari langkah-langkah terbaik dalam menghadapi situasi ini. Alwi berharap ada keseimbangan dalam pengalokasian anggaran sehingga tidak ada sektor yang terlalu dirugikan.

“Kami membutuhkan strategi yang matang agar anggaran tetap dapat digunakan secara optimal tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” tandasnya.

(ADV/J)