SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menyoroti tajam fenomena polarisasi politik yang semakin menguat di masyarakat. Dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang II Tahun Sidang 2024/2025, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak negatif dari perpecahan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial di Balikpapan.

Menurut Andi, polarisasi politik yang terjadi di tingkat nasional mulai merambah ke Balikpapan, menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat. “Polarisasi politik yang terjadi di tingkat nasional juga sudah mulai merembet ke Balikpapan. Hal ini tentu saja bisa berpotensi menambah ketegangan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa perbedaan pandangan politik yang semakin tajam dapat memicu konflik sosial jika tidak dikelola dengan bijak. Polarisasi ini, kata Andi, telah terlihat dalam berbagai peristiwa politik, termasuk pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Ia juga menyoroti munculnya primordialisme sebagai dampak dari polarisasi politik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat. “Kita tidak ingin Balikpapan terjerumus dalam ketegangan sosial yang semakin memperburuk persatuan bangsa. Semua pihak harus berperan aktif untuk meredam perbedaan yang ada,” tegasnya.

Untuk mengatasi perpecahan ini, Andi menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai landasan utama dalam menjaga keharmonisan sosial. Ia berharap pendidikan berbasis Pancasila dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menyikapi perbedaan politik dengan bijak. “Kami berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat agar mereka memahami bahwa perbedaan politik harus disikapi dengan bijak, dan tidak ada ruang untuk memecah belah persatuan kita,” tambahnya.

Melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, Andi optimistis bahwa dampak negatif polarisasi politik dapat diminimalisir, sehingga stabilitas sosial dan persatuan bangsa tetap terjaga.

(ADV/J)