SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan - Rencana penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balikpapan masih menyisakan pertanyaan. Komisi IV DPRD Balikpapan menilai belum ada sosialisasi yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaannya di lapangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sufyan Jufri, menyebut bahwa hingga kini pihaknya belum menerima penjelasan terperinci mengenai teknis distribusi maupun pengawasan program. "Soal komposisi menu mungkin sudah ada, tapi bagaimana penerapannya di lapangan masih belum jelas. Seolah kita masih meraba-raba," ujarnya, Senin (3/2/2025).

Menurutnya, tanpa sosialisasi yang memadai, pelaksanaan program ini berisiko hanya menjadi formalitas belaka. Padahal, MBG merupakan program prioritas pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat secara merata. Dalam skema yang ada, pemerintah daerah hanya berperan sebagai penerima manfaat, sedangkan pelaksanaan berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN).

DPRD berkomitmen untuk mengawasi jalannya program ini agar tepat sasaran dan tidak hanya sekadar dilaksanakan tanpa evaluasi. Dewan berharap pemerintah pusat segera memberikan panduan teknis yang jelas, termasuk mekanisme distribusi dan pemantauan kualitas makanan. Dengan demikian, MBG dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Balikpapan.

(ADV/J)