BALIKPAPAN, SWARAREPUBLIKA.com - Rencana pembangunan sekolah baru di kawasan Kecamatan Balikpapan Timur dan Tengah menjadi prioritas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2024.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan, usulan ini disampaikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023, di mana pihaknya menemukan masih adanya beberapa wilayah belum memiliki fasilitas sekolah di kawasan Kecamatan Balikpapan Timur dan Tengah.

"Sekarang kita sedang membahas APBD murni 2024. Maka sesuai pengamatan dan pelajaran dari PPDB pada 2023 ini, pihak Komisi IV DPRD Kota Balikpapan telah mengunjungi beberapa lokasi yang akan dibangun sekolah," kata Budiono kepada wartawan ketika ditemui di Kantor DPRD Kota Balikpapan, Selasa (1/8/2023).

Ia menjelaskan, bahwa ada dua lokasi di Balikpapan Tengah yang rencananya akan dibangun sekolah. Tepatnya di Jalan Joko Tole dan Jalan Beller. Kebutuhan pembangunan sekolah di sana, kata dia, karena secara zonasi cuma ada 1 SMP yang ada di Balikpapan Tengah. Yakni SMPN 23. Selain itu, Pemkot Balikpapan bersama DPRD Balikpapan juga membahas pembangunan sekolah di Balikpapan Timur.

Lokasi yang sudah dikunjungi DPRD Kota Balikpapan, kata dia, berada di Kelurahan Manggar. "Kami sudah kunjungi dua lokasi itu, di Balikpapan Tengah dan Timur. Upaya kami untuk merealisasikan pembangunan itu untuk mengantisipasi PPDB. Sementara untuk Balikpapan Selatan sedang dibangun sekolah di Perumahan Regency," terangnya.

Ia menyampaikan, bahwa saat ini ada 12 ribu lulusan SD. Di mana, tidak sampai 70 persen tertampung di sekolah negeri, padahal ini adalah kewajiban pemerintah. "Seharusnya yang bisa ditampung itu, 70 persen lulusan SD. Sehingga pembangunan sekolah itu adalah salah satu upayanya," tuturnya.

Selain itu, Budiono juga menyebut bahwa pemerintah bersama lembaga legislatif Kota Balikpapan juga harus peka dan memperhatikan kondisi sekolah-sekolah swasta. Di Balikpapan, kata dia, ada 3 SMP PGRI dan ada sekolah swasta seperti Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Azhar yang kondisinya memprihatinkan.

"Istilahnya hidup segan mati tak mau, ini contoh sekolah swasta yang harus diperhatikan agar mereka hari ini yang muridnya sedikit, mungkin karena dari sisi sarana dan prasarananya belum memadai. Salah satunya juga kualitasnya guru, maka pemerintah harus hadir," ungkapnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas sekolah swasta dilakukan dari peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) guru-guru atau tenaga pendidik. Selanjutnya memperhatikan kesejahteraan para guru. "Pemerintah hanya bisa membantu biaya perawatan gedung bagi sekolah swasta. Maka kedepannya kalau ada regulasi yang membolehkan, harus diperhatikan sekolah swasta," pungkasnya.