SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN — Upaya memperkuat wisata berbasis konservasi terus dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan. Salah satunya melalui rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Wisata Lingkungan Hidup (KPWLH) Km 23 yang digagas Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar).
Senin, (24/11/2025), Kawasan yang berada di tengah hutan lindung itu disiapkan menjadi ruang edukasi satwa dan ekosistem tropis yang terpadu, sehingga kehadirannya bukan hanya menambah destinasi wisata, tetapi juga memperluas pusat pembelajaran lingkungan di daerah.
Kepala Disporapar Balikpapan, Ratih Kusuma, menjelaskan bahwa KPWLH Km 23 memiliki kualitas lingkungan yang masih sangat terjaga. Kealamian habitatnya membuat kawasan ini dinilai ideal untuk dikembangkan sebagai lokasi konservasi flora dan fauna Kalimantan. Ia menegaskan bahwa potensi tersebut harus dimaksimalkan agar masyarakat tidak hanya melihat hutan sebagai tempat rekreasi, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan.
Menurut Ratih, kawasan tersebut menyimpan banyak spesies penting yang perlu diperkenalkan kepada generasi muda, mulai dari bekantan, kera ekor panjang, beragam jenis burung rangkong, hingga pohon-pohon endemik yang kini semakin jarang ditemukan. Karena itu, Disporapar ingin menjadikan KPWLH sebagai ruang belajar raksasa, tempat siswa dan peneliti dapat mengamati langsung bagaimana ekosistem tropis bekerja.
“Anak-anak perlu mendapatkan pengalaman langsung tentang bagaimana alam bekerja. Dari sana, mereka akan tumbuh dengan kesadaran untuk melindunginya,” ujarnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah tengah menata berbagai konsep pengembangan yang berbasis edukasi. Rencana itu meliputi jalur trecking yang dilengkapi informasi vegetasi, pusat edukasi satwa, area khusus untuk pengamatan burung, lokasi berkemah yang berorientasi pendidikan, hingga tempat pelatihan konservasi untuk pelajar, mahasiswa, dan komunitas pencinta lingkungan.
Ratih menegaskan bahwa seluruh pengembangan tersebut tidak boleh mengorbankan kelestarian alam. Ia menilai bahwa pariwisata yang berbasis konservasi harus mengutamakan keberlanjutan, bukan sekadar menargetkan kunjungan dalam jumlah besar. “Kita membangun kawasan ini untuk menjaga, bukan merusak. Jadi orientasinya bukan kuantitas pengunjung, melainkan kualitas edukasinya,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan sejumlah lembaga konservasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Dukungan dari perusahaan yang memiliki program CSR lingkungan pun dinilai penting untuk memastikan pengelolaan kawasan berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.
Ratih menambahkan bahwa pihaknya sedang menyusun sistem zonasi dan alur wisata yang ketat agar setiap aktivitas manusia tetap terkendali. Pengaturan tersebut bertujuan melindungi satwa liar dari interaksi yang berlebihan, sekaligus menjaga kawasan tetap berada dalam kondisi optimal.
Ia berharap KPWLH Km 23 kelak menjadi ikon wisata edukasi yang mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap hutan. “Kami ingin menghadirkan ruang belajar yang membuat anak-anak mencintai alam melalui pengalaman nyata, bukan hanya teori,” pungkasnya.
(ADV/Disporapar)