SWARAREPUBLIKA.com, SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memilih memperketat pengeluaran operasional untuk menghadapi keterbatasan fiskal tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar program pemerintahan tetap berjalan meski ruang anggaran semakin terbatas.
Strategi itu disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat menjadi dosen tamu dalam kuliah umum Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), di Gedung D12 FISIP Unmul, Sabtu (10/10).
Dalam pemaparannya, Aulia menjelaskan bahwa penyesuaian belanja daerah harus dilakukan secara terukur. Pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada pengurangan pengeluaran, tetapi juga perlu memastikan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan warga tetap terpenuhi.
“Dalam kondisi keterbatasan fiskal ini, kita tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai. Yang kedua, kita berupaya melakukan efisiensi di sektor belanja operasi,” ujar Aulia.
Selain belanja operasional, pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa. Setiap komponen belanja perlu diarahkan sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.
Menurut Aulia, keberhasilan efisiensi tidak cukup diukur dari besarnya pengeluaran yang berhasil ditekan. Hal yang lebih penting ialah memastikan penghematan tersebut tidak mengurangi mutu layanan yang diterima masyarakat. “Kalau menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar hari ini dalam rangka efisiensi, kita berupaya agar pelayanan publik tidak terganggu dan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, ia menilai komunikasi publik memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai alasan penyesuaian anggaran, arah program, serta capaian pembangunan yang telah dilakukan. Penyampaian informasi yang terbuka diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Komunikasi juga menjadi ruang untuk mendorong partisipasi warga dalam pembangunan.
Aulia menegaskan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah harus dihadapi dengan pengelolaan anggaran yang cermat dan bertanggung jawab. Namun, upaya penghematan tetap harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama agar layanan pemerintahan terus tersedia dan dapat diakses sesuai kebutuhan.
(ADV/Diskominfo Kukar)