SWARAREPUBLIKA.com, TENGGARONG — Ketersediaan lingkungan hunian yang layak menjadi salah satu bagian yang diperhatikan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mendukung upaya penurunan stunting. Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), intervensi diarahkan pada peningkatan sanitasi serta akses masyarakat terhadap air bersih.
Kepala Disperkim Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan dukungan terhadap penanganan stunting dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana sanitasi di sejumlah wilayah. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat. “Kalau di Dinas Perkim terkait dengan program penurunan stunting, kami ada membangun sarana sanitasi dan juga perluasan pelayanan air bersih,” ujar Aidil.
Pembangunan maupun rehabilitasi sarana sanitasi tersebut dilakukan di sejumlah kecamatan, di antaranya Samboja, Muara Jawa, dan Muara Badak. Sasaran penerima manfaat ditentukan berdasarkan data kesejahteraan masyarakat yang menjadi rujukan pemerintah.
Aidil menjelaskan, data penerima berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperoleh melalui Dinas Sosial, dengan memperhatikan kelompok masyarakat pada Desil 1 hingga Desil 4. “Sanitasi ini kita kemarin berdasarkan data DTKS yang kita ambil melalui Desil 1 sampai Desil 4.
Jadi sumber datanya memang dari Dinas Sosial melalui DTKS,” jelasnya. Menurut Aidil, pembangunan dan rehabilitasi sanitasi mendapat respons positif dari masyarakat. Fasilitas yang dibangun juga disesuaikan dengan standar sanitasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Meski demikian, pelaksanaan program masih berlangsung sehingga belum seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dapat terakomodasi secara maksimal pada tahun ini. Selain sanitasi, Disperkim Kukar juga melanjutkan sejumlah kegiatan untuk memperluas pelayanan air bersih. Beberapa pekerjaan masih dalam proses pelaksanaan dan disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah.
“Progress air bersih ini masih dalam proses pelaksanaan. Jadi mungkin ada beberapa yang akan dilaksanakan tahun ini karena ada juga beberapa kegiatannya kita lakukan *e-purchasing* karena memang kemarin terkait dengan efisiensi anggaran,” katanya.
Perluasan akses air bersih tersebut turut diarahkan ke wilayah yang masih menghadapi keterbatasan pelayanan, termasuk Kecamatan Muara Kaman, Muara Jawa, dan Samboja. Aidil menambahkan, dukungan terhadap penanganan stunting tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik.
Disperkim juga terlibat dalam koordinasi lintas organisasi perangkat daerah melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Koordinasi tersebut melibatkan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Poltekkes, serta unsur pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa hingga kepala desa.
“Terkait dengan stunting, kita juga memang sudah memakai TPPS yang memang melibatkan beberapa OPD teknis termasuk Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, termasuk juga dari Poltekkes, dan dari pihak lintas desa, kecamatan, maupun kepala desa,” tuturnya.
Keterlibatan berbagai sektor tersebut diperlukan agar upaya penurunan stunting dapat didukung dari berbagai sisi. Selain aspek kesehatan, kondisi lingkungan permukiman, sanitasi yang layak, dan ketersediaan air bersih turut menjadi bagian dari dukungan terhadap kualitas hidup masyarakat.
Melalui pembangunan sanitasi dan perluasan pelayanan air bersih, Disperkim Kukar terus mengambil bagian dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak sekaligus mendukung pelaksanaan program penurunan stunting secara terpadu.
(ADV/Diskominfo Kukar)