SWARAREPUBLIKA.com, Balikpapan – Pembangunan fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan terus berjalan, mulai dari renovasi puskesmas hingga pembangunan rumah sakit baru. Namun, persoalan utama justru muncul dari sisi sumber daya manusia (SDM). Kekurangan tenaga kesehatan membuat layanan di sejumlah puskesmas belum berjalan sesuai standar.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Alwiati, menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan telah menetapkan standar sembilan jenis tenaga kesehatan yang seharusnya tersedia di setiap puskesmas. Formasi tersebut meliputi dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga promosi kesehatan, analis laboratorium, hingga apoteker.
Namun, kenyataannya hampir semua puskesmas di Balikpapan belum memiliki formasi lengkap.
“Banyak puskesmas hanya punya sebagian tenaga kesehatan, sementara posisi penting lain belum tersedia,” kata Alwiati usai mendampingi Wakil Wali Kota Balikpapan meninjau Puskesmas Sepinggan Baru, Selasa (23/9/2025).
Kondisi ini berdampak langsung pada mutu pelayanan. Misalnya, absennya tenaga promosi kesehatan membuat kegiatan edukasi masyarakat terkait pencegahan penyakit tidak berjalan maksimal. Sementara itu, keterbatasan tenaga gizi menyebabkan intervensi pada kasus stunting maupun gizi buruk masih belum optimal.
Menurut Alwiati, permasalahan yang dihadapi bukan hanya jumlah, tetapi juga distribusi tenaga kesehatan. Ada puskesmas yang memiliki kelebihan tenaga pada bidang tertentu, namun kekurangan total di bidang lain.
Hal ini menciptakan ketimpangan layanan antarwilayah di Balikpapan. Meski Pemkot Balikpapan telah berupaya menambah tenaga kesehatan melalui berbagai jalur rekrutmen, kebutuhan tetap jauh lebih besar daripada ketersediaan. Apalagi, pertumbuhan penduduk kota yang pesat dan kompleksitas masalah kesehatan di wilayah perkotaan membuat beban layanan semakin berat.
“Gedung bisa selesai dibangun dalam hitungan bulan, tapi menyiapkan tenaga kesehatan kompeten butuh waktu panjang, dari pendidikan hingga pelatihan,” ujarnya.
Untuk itu, Dinkes Balikpapan berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih, baik melalui kebijakan distribusi tenaga kesehatan maupun penambahan formasi di daerah. Dukungan ini dinilai penting agar layanan kesehatan dasar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
“Tanpa SDM yang cukup, infrastruktur hanya menjadi bangunan tanpa fungsi optimal,” tegas Alwiati.
Dengan keterbatasan ini, Pemkot Balikpapan menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada ketersediaan tenaga profesional yang mampu mengoperasikan layanan dengan standar terbaik.
(ADV/Diskominfo Balikpapan)