SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – Upaya membangun demokrasi yang sehat tidak cukup hanya dengan mengajak masyarakat datang ke tempat pemungutan suara. Pemilih juga perlu memahami persoalan politik, mampu memilah informasi, dan berani menolak praktik yang mencederai demokrasi.
Hal inilah yang ingin didorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan melalui Kompetisi Debat Demokrasi Antarperguruan Tinggi 2026 yang diikuti tujuh kampus di Balikpapan.
Kompetisi bertema “Mewujudkan Demokrasi Berkualitas Melalui Partisipasi Aktif, Cerdas dan Bertanggung Jawab” itu melibatkan Universitas Balikpapan (Uniba), STIEPAN, Universitas Mulia, Institut Teknologi Kalimantan (ITK), STAIBA, STIS Hidayatullah, dan STT Migas. Kegiatan berlangsung dalam tiga tahapan. Babak penyisihan digelar pada 21 Oktober, dilanjutkan semifinal pada 22 Oktober, dan mencapai puncaknya pada babak final, Rabu (28/10/2026).
Pada pertandingan final, STT Migas berhadapan dengan Universitas Mulia untuk memperebutkan peringkat ketiga dan keempat. Sementara perebutan gelar juara pertama dan kedua mempertemukan Universitas Balikpapan dengan STIEPAN. Panitia menyiapkan hadiah Rp3 juta untuk juara pertama, Rp2,25 juta bagi juara kedua, Rp1,5 juta untuk juara ketiga, serta Rp1 juta bagi juara keempat.
Ketua KPU Kota Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono , S.H.I, menjelaskan kompetisi tersebut merupakan bagian dari pendidikan pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan. Melalui debat, mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga dituntut mencari informasi dan menyusun pendapat berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Yudho, peserta harus mempelajari berbagai sumber sebelum menyampaikan argumentasi. Proses tersebut diharapkan membiasakan mahasiswa bersikap kritis ketika menghadapi persoalan demokrasi. “Dengan debat, mereka mencari informasi, mencari data, dan mengkordinasi berbagai sumber untuk menjadi bahan argumentasi,” ujarnya.
Ia menilai metode debat memberikan ruang lebih luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman dibandingkan sosialisasi yang umumnya berlangsung satu arah. Peserta juga belajar menyampaikan pendapat sekaligus menanggapi argumen yang berbeda.
Dalam kompetisi itu, mahasiswa antara lain membahas faktor yang menentukan kualitas demokrasi, termasuk pentingnya pemilih yang cerdas dan luasnya partisipasi masyarakat. Kedua hal tersebut memiliki sudut pandang serta tantangan masing-masing untuk diwujudkan.
Yudho berharap perbedaan pandangan yang muncul selama debat dapat menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami persoalan secara lebih mendalam. Bekal itu dinilai penting agar mereka tidak mudah terpengaruh ketika menghadapi berbagai informasi dan kepentingan dalam Pemilu maupun Pilkada.
KPU Balikpapan juga mengapresiasi keikutsertaan mahasiswa dari beragam bidang pendidikan, mulai dari perguruan tinggi umum hingga kampus teknik dan keagamaan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi bukan hanya menjadi urusan mahasiswa yang mendalami ilmu sosial atau politik.
Meski demikian, Yudho menegaskan, manfaat kegiatan tidak berhenti setelah perlombaan selesai. Mahasiswa diharapkan membawa pengetahuan yang diperoleh ke lingkungan kampus dan masyarakat sekitarnya. Mereka diharapkan ikut mengingatkan masyarakat agar tidak menerima politik uang, lebih cermat memeriksa kebenaran informasi, serta tidak ikut menyebarkan berita bohong maupun ujaran kebencian.
KPU Balikpapan pun membuka peluang untuk melanjutkan kompetisi debat sebagai agenda rutin. Pendidikan pemilih juga diharapkan bisa menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dengan pendekatan yang sesuai. Yudi mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pendidikan pemilih.
Karena itu, diperlukan cara-cara kreatif agar kegiatan sosialisasi tetap berjalan dan tidak hanya dilakukan menjelang pemungutan suara. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap demokrasi perlu dibangun sejak dini dan terus dijaga. Sebab, Pemilu dan Pilkada menentukan pemimpin yang nantinya mengambil keputusan serta menetapkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, pendidikan pemilih tidak cukup sebatas mengingatkan warga untuk menggunakan hak pilih. Masyarakat juga perlu memiliki bekal untuk menilai calon pemimpin, memahami informasi politik, dan menentukan pilihan secara sadar tanpa tekanan maupun iming-iming uang.
(*)