SWARAREPUBLIKA.com, BALIKPAPAN – PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) menerima kunjungan lapangan dari Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (27/8/2025). Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III, H. Abdulloh, S.Sos, itu hadir untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan menuju kawasan pelabuhan.
Kunjungan ini berfokus pada ruas Jalan Karang Joang – KKT, jalur utama yang menopang aktivitas logistik di Balikpapan sekaligus akses strategis menuju Kawasan Industri Kariangau (KIK) serta Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam agenda tersebut, hadir pula anggota Komisi III DPRD Kaltim, perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), UPTD PUPR-PERA Kaltim, serta jajaran manajemen PT KKT.
Direktur PT KKT, Enriany Muis, memaparkan profil perusahaan dan kondisi terkini akses jalan poros Samarinda–KKT sepanjang ±13 km. Sejak 2022 jalan tersebut berstatus sebagai jalan nasional, namun hingga kini masih mengalami kerusakan cukup parah.
Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya menghambat kelancaran distribusi logistik, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan pengguna jalan. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan BBPJN, namun rencana perbaikan belum bisa direalisasikan pada 2025,” jelas Enriany.
Sementara itu, perwakilan BBPJN menyebutkan bahwa kendala utama ada pada ketersediaan anggaran. Meskipun dokumen desain teknis (DED) sudah diajukan, alokasi perbaikan baru diusulkan masuk dalam anggaran 2026.
Perbaikan menyeluruh dengan spesifikasi rigid pavement diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp5 miliar. Dalam diskusi, Komisi III DPRD Kaltim menekankan pentingnya percepatan perbaikan. Akses menuju KKT dinilai sebagai infrastruktur vital bagi arus logistik dan pengembangan industri di Kalimantan Timur.
Oleh karena itu, DPRD meminta BBPJN segera menyerahkan salinan Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar bisa diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah pusat maupun provinsi. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, H. Abdulloh, S.Sos, menegaskan bahwa perbaikan Jalan Kariangau harus masuk prioritas pembangunan pada 2026.
“Kami akan mengawal agar prosesnya tidak berlarut-larut. Infrastruktur ini menyangkut kepentingan logistik dan ekonomi daerah,” tegasnya.
PT KKT menyambut baik komitmen DPRD dan BBPJN. Bagi perusahaan, kunjungan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha dalam mendukung keberlanjutan infrastruktur yang menjadi penopang konektivitas pelabuhan sekaligus pengembangan wilayah strategis Kalimantan Timur.
(*)